Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa 26 dari 212 perusahaan yang memproduksi merek beras telah mengakui praktik pengoplosan beras. Seluruh merek tersebut sebelumnya telah diperiksa oleh aparat penegak hukum.
"Ini sangat drastis. Setelah kepolisian, kami sudah menyurat, 212 kami menyurat langsung ke Pak Kapolri dan Kejaksaan Agung. Tanggal 10 sudah diperiksa, ada 26 merek. Dan menurut laporan yang kami terima, bahwa mereka mengakui," ujar Amran saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).
Amran juga menyampaikan bahwa proses hukum masih berjalan. Hingga saat ini, 26 orang telah diperiksa, dan 40 orang lainnya akan segera menyusul.
"Jadi kami tindaklanjuti dan kami tagih mana yang tersangka, kemarin tanggal 10 sudah diperiksa 26, laporan tadi malam karena kamj ikuti terus itu 40 akan diperiksa lagi," ujar Amran.
Ia memperkirakan kerugian akibat praktik curang ini mencapai lebih dari Rp99 triliun. Apalagi, menurutnya, ratusan merek yang terindikasi melakukan pengoplosan telah beroperasi selama bertahun-tahun.
"Kalau ini Rp99 triliun itu adalah masyarakat. Sebenarnya ini (nilai kerugian) satu tahun, tetapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi, ini sudah berlangsung lama Pak. Tetapi nanti angkanya sudah pasti, bukan Rp100 triliun, pasti di atas kalau ini dilacak ke belakang," ujar dia.
Kementerian Pertanian, lanjutnya, terus mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menjual beras dengan kualitas dan harga sesuai standar. Ia juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kecurangan.
"Jadi sudah ada kesadaran dan mereka tahu dari salah satu perusahaan kami terima suratnya, menghimbau, jangan menjual beras yang kualitasnya tidak sesuai dan harga," kata Amran.
Ia membantah masalah beras oplosan ini adalah bentuk pencitraan. Ia menegaskan sudah secara resmi mengirimkan laporan tertulis kepada Kapolri dan Jaksa Agung.
"Ini kami sudah kirim semua 212 ke kapolri langsung tertulis, kami sudah menyurat ke kapolri kejagung bukan pencitraan pak, itu bukan mazhab kami," ujar Amran. (P-4)
FORUM Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyampaikan keluhan soal kelangkaan beras premium di ritel modern. Ketua FKBI Tulus Abadi menyebut kelangkaan akibat kasus beras oplosan
DINAS Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun menemukan beras tak layak konsumsi beredar di sejumlah toko dan swalayan.
Hingga pertengahan Agustus ini, hasil panenan gabah petani dihargai kisara Rp7450 - Rp7850/kg oleh pengusaha besar.
Pabrik besar cenderung membeli gabah dengan harga lebih tinggi, Rp6.700–Rp7.000 per kilogram, dibanding pabrik kecil yang membeli sekitar Rp6.500.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
ANGGOTA Ombudsman Republik Indonesia (RI), Yeka Hendra Fatika, menegaskan bahwa pencampuran (mixing) varietas beras merupakan praktik yang lumrah dilakukan di dunia perberasan.
TIM Satgas Pangan Polresta Sidoarjo menemukan merek beras premium diduga oplosan yang masih dijual bebas, saat melakukan razia di Pasar Tradisional Larangan, Jumat (25/7).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Prabowo menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. Ia telah menginstruksikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penindakan.
WACANA mengenai beras oplosan kembali mengemuka, menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat dan pelaku usaha perberasan.
(Disperindag) Jawa Barat (Jabar) menyebut dari 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan klaim mutu terkait beras oplosan, 13 di antaranya telah diketahui mereknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved