Menko Polkam: Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutan.

"Dengan tegas Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah tidak mentoleransi praktik pembakaran hutan untuk membuka lahan," ujar Budi Gunawan dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Budi, yang akrab disapa BG, mengakui bahwa baik masyarakat maupun korporasi memiliki kebutuhan untuk membuka lahan demi kepentingan usaha. Namun, pemerintah tetap melarang keras metode pembakaran karena membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Baca juga : Menko Polkam Pimpin Apel Penanganan Karhutla, Cegah Api Muncul di Musim Kemarau

"Oleh karena itu, Presiden mendukung penuh penggunaan alat-alat modern yang berteknologi tinggi serta ramah lingkungan untuk pembukaan lahan," lanjutnya.

Menurut BG, Presiden telah menginstruksikan penyediaan teknologi alternatif bagi masyarakat dan pelaku usaha yang memerlukan pembukaan lahan. Program tersebut mencakup pengadaan alat berat, teknologi land clearing berkelanjutan, serta dukungan teknis dari kementerian dan lembaga terkait.

Program bantuan teknologi ini akan dijalankan secara bertahap di wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Selain itu, pemerintah juga akan mendampingi petani dan pelaku usaha dalam menerapkan metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.

Baca juga : Karhutla di Sungai Rotan, 10 Hektare Terbakar dan terus Meluas

BG berharap, dengan adanya dukungan ini, praktik pembakaran hutan oleh individu maupun perusahaan bisa ditekan secara signifikan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Desk Koordinasi Karhutla yang dinilai berhasil menurunkan jumlah kebakaran hutan secara signifikan dibandingkan tahun 2024. Keberhasilan tersebut, menurutnya, merupakan hasil dari kerja sama yang solid lintas kementerian dan lembaga.

“Keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi antara BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh unsur dalam Desk Karhutla. Respons cepat dan koordinasi yang kuat menjadi kunci utama,” tutup BG.