Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyebut Hardiknas tahun ini sebagai momentum penting yang menandai keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh warga, khususnya kelompok tidak mampu.
“Memperingati Hari Pendidikan Nasional, luar biasanya di DKI Jakarta, karena ijazah yang selama ini tertahan di sekolah dibebaskan oleh pemerintah provinsi melalui program dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” ujar Khoirudin usai menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 di halaman Balaikota DKI Jakarta, hari ini.
Ia memastikan, DPRD DKI Jakarta mendukung penuh program tersebut dari sisi penganggaran. Termasuk alokasi dana untuk penebusan ijazah siswa yang mengalami kesulitan ekonomi.
“Tentu saja DPRD sangat berperan, terutama dalam hal penganggaran. Kami memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran, termasuk penebusan ijazah,” tegas dia.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pihaknya telah melakukan penebusan ijazah yang tertahan pihak sekolah sebanyak 488 siswa.
Nantinya, Program tersebut akan terus berlanjut hingga seluruh 6.652 ijazah yang tertahan di sekolah dapat ditebus. “Diharapkan ke depan tidak ada lagi warga Jakarta yang tertahan ijazahnya karena keterbatasan biaya,” kata Pramono.
“Sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan atau memanfaatkan ijazahnya untuk mencari pekerjaan,” pungkas Pramono. (Far/P-1)
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Ijazah 18 siswa yang berasal dari 15 sekolah di Kota Tasikmalaya ditahan sekolah karena terkait tunggakan pembayaran.
Pramono Anung menjanjikan akan memutihkan ijazah peserta didik yang ditahan sekolah di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA pada 100 hari kerja
Pramono juga akan memperhatikan hal-hal lain seperti banjir, polusi, kemacetan yang tetap menjadi prioritas pemerintahannya selama 100 hari memimpin Jakarta.
Parahnya, kata Nurhasanah, saat ia rutin membayar cicilan tersebut, tunggakannya kepada sekolah tak pernah berkurang. Sehingga membuat dirinya tak mampu menebus ijazah anaknya tersebut.
Fokus utama saat ini adalah menangani tiang-tiang yang memiliki struktur beton lebih kompleks.
Koordinasi telah dilakukan dengan jajaran wilayah untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten.
PEMPROV DKI Jakarta bakal menertibkan spanduk-spanduk, khususnya umbul-umbul partai politik (parpol) yang kerap menjamur di flyover.
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved