Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyebut Hardiknas tahun ini sebagai momentum penting yang menandai keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh warga, khususnya kelompok tidak mampu.
“Memperingati Hari Pendidikan Nasional, luar biasanya di DKI Jakarta, karena ijazah yang selama ini tertahan di sekolah dibebaskan oleh pemerintah provinsi melalui program dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” ujar Khoirudin usai menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 di halaman Balaikota DKI Jakarta, hari ini.
Ia memastikan, DPRD DKI Jakarta mendukung penuh program tersebut dari sisi penganggaran. Termasuk alokasi dana untuk penebusan ijazah siswa yang mengalami kesulitan ekonomi.
“Tentu saja DPRD sangat berperan, terutama dalam hal penganggaran. Kami memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran, termasuk penebusan ijazah,” tegas dia.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pihaknya telah melakukan penebusan ijazah yang tertahan pihak sekolah sebanyak 488 siswa.
Nantinya, Program tersebut akan terus berlanjut hingga seluruh 6.652 ijazah yang tertahan di sekolah dapat ditebus. “Diharapkan ke depan tidak ada lagi warga Jakarta yang tertahan ijazahnya karena keterbatasan biaya,” kata Pramono.
“Sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan atau memanfaatkan ijazahnya untuk mencari pekerjaan,” pungkas Pramono. (Far/P-1)
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Ijazah 18 siswa yang berasal dari 15 sekolah di Kota Tasikmalaya ditahan sekolah karena terkait tunggakan pembayaran.
Pramono Anung menjanjikan akan memutihkan ijazah peserta didik yang ditahan sekolah di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA pada 100 hari kerja
Pramono juga akan memperhatikan hal-hal lain seperti banjir, polusi, kemacetan yang tetap menjadi prioritas pemerintahannya selama 100 hari memimpin Jakarta.
Parahnya, kata Nurhasanah, saat ia rutin membayar cicilan tersebut, tunggakannya kepada sekolah tak pernah berkurang. Sehingga membuat dirinya tak mampu menebus ijazah anaknya tersebut.
Secara aturan olahraga padel termasuk kategori olahraga permainan yang dikenakan pajak.
Bentrokan terjadi antara satpol pp dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Bentrokan dipicu adanya penertiban yang menyasar pedagang.
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan.
Ajang lari bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 resmi digelar pada Minggu (29/6) dengan partisipasi sebanyak 31.000 pelari dari 51 negara.
Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved