Komisi A DPRD DKI: Hibah untuk Forkopimda Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat

KETUA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menegaskan bahwa pemberian hibah kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di lingkungan RT dan RW yang masih tergolong kumuh.

Hal tersebut disampaikan usai rapat konsultasi pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026.

“Ya, kita ini memberikan hibah itu kan kalau kita punya anggaran yang berlebih. Semua sebagai wakil rakyat ingin menyejahterakan masyarakatnya. Karena masih banyak daerah-daerah kumuh, RT-RW yang masih perlu perhatian,” kata Inggard di Jakarta, Kamis (7/8).

Baca juga : Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Gunakan Dana Hibah

Menurutnya, alokasi hibah bagi aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri sebaiknya tidak hanya difokuskan untuk pembangunan gedung atau pengadaan kendaraan dinas. Hibah tersebut juga perlu diarahkan untuk mendorong peran aktif aparat dalam menjaga ketertiban dan menata lingkungan, terutama di kawasan rawan.

“Harusnya ada partisipasi. Katakanlah tadi ada tawuran. Civil society sudah tidak mampu melakukan pencegahan dan punishment. Tapi harus aparat penegak hukum yang turun tangan,” ujarnya.

Inggard menyebut peran Forkopimda yang diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta seharusnya menjadi ujung tombak sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menangani persoalan sosial, terutama di titik-titik rawan konflik.

Baca juga : Pilkada Jakarta hanya Satu Putaran, KPU Akan Kembalikan Hibah Rp355 Miliar

“Polri punya polisi RW, Babinsa juga ada di kelurahan. Harusnya ini dimaksimalkan untuk mengamankan daerah-daerah tugas mereka. Jadi hibah itu harus mutual benefit,” imbuh Politikus Gerindra itu.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan efektivitas dalam setiap alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD DKI Jakarta. Menurutnya, setiap rupiah yang digunakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Kalau anggaran pemerintah pusat kurang, maka adalah tambahan dari Forkopimda untuk membantu ini. Jangan setiap tahun kita dengar ada perkelahian, kenakalan remaja, tapi kita tidak pernah bergerak efektif menanganinya,” tutup Inggard. (P-4)