Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar membentuk satuan tugas (Satgas) anti tawuran melalui dana hibah yang disalurkan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurut Inggard, seharusnya dana hibah dapat diprioritaskan untuk menangani masalah ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum. Di antaranya membentuk Satgas anti tawuran.
“Kenapa hibah ini nggak kita prioritaskan masalah-masalah tersebut (tawuran). Karena itu menyangkut masalah ketertiban umum, masalah bertentangan dengan hukum dan masalah kerawanan kejahatan,” ujar Inggard melalui keterangannya, dikutip Sabtu (23/5).
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta. Padahal, mayoritas para pelaku tawuran kebanyakan dari kalangan remaja yang masih berstatus pelajar.
Inggard meminta Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Polisi Resort (Polres) dan Komando Distrik Militer (Kodim) membentuk Satgas Anti Tawuran. Tentu hal itu berlaku hingga tingkat kecamatan seperti Polsek dan Koramil.
Termasuk berlaku hingga tingkat desa atau kelurahan seperti Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).
“Nah, itu semua harus terintegerasi menciptakan satgas-satgas yang dibentuk yang tentu saja dengan operasional yang kita hibahkan. Jangan kita menghibahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya,” jelas Inggard.
Sehubungan itu, Inggard menyampaikan pada 2024, Pemprov DKI Jakarta menghibahkan anggaran sebesar Rp650 miliar kepada Forkopimda. Namun penanganan tawuran di sejumlah wilayah DKI Jakarta masih belum tertangani secara optimal.
“Adanya hibah itu kita bukannya ingin cawe-cawe, tapi kita ingin benar benar bermafaat buat pemerintah daerah dan masyarakat,” pungkas dia. (Far/P-3)
DPRD DKI menggelar Rapat Paripurna penyampaian penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih, Selasa (14/1), Pramono Anung dan Rano Karno atau Pramono-Rano
DPRD DKI Jakarta akan merealokasi anggaran tunjangan kinerjanya sebesar Rp39,7 miliar untuk penanganan covid-19.
Ia menyoroti Anies yang terlihat terburu-buru dan selalu berjargon lebih waspada dan lebih cepat dibanding pemerintah pusat. Di sisi implementasi, Anies justru berantakan.
Tempat mengajar itu akan dijadikan ruang isolasi bagi warga yang terindikasi virus korona atau Covid-19 dan memfasilitas bagi tenaga medis yang menangani pasien virus menular itu.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria menyoroti saat ini tingkat kriminalitas perlu menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membatasi pendatang dan warga yang akan ke Jakarta selama arus balik lebaran.
TIMNAS Indonesia diyakini bakal lebih berprestasi di bawah asuhan pelatih baru asal Belanda Patrick Kluivert. Keyakinan itu disampaikan Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung.
Pramono bertanya kepada pemain mengapa performa Persija di beberapa pertandingan. Pramono mengonfirmasi soal rumor gaji pemain telat
Hingga laga usai, Persija Jakarta melawan Malut United FC masih belum membuahkan gol. Kedua tim masih harus berbagi skor 0-0.
Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga tak membantah informasi pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta. Eriko meminta agar publik untuk menunggu terlebih dahulu.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan keputusan calon yang diusung di Pilkada 2024 diserahkan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved