Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan pihaknya masih menyusun payung hukum untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta. Pasalnya, saat ini uji coba program unggulan Pemprov DKI Jakarta telah berjalan di 40 sekolah swasta dengan total siswa sebanyak 4.932 siswa.
Diketahui, uji coba tersebut masih belum memiliki payung hukum, namun Pemprov tetap menjalankan dengan perjanjian kerja sama antar pihak sekolah.
"Ya Peraturan Gubernur (Pergubnya) sedang disusun. Artinya memang kita akan istilahnya apa, uji coba ya, uji coba di 40 sekolah swasta," ujar Rano di SMA 6 Jakarta Selatan, Selasa (15/7).
"Tapi itu pergubnya sedang disusun. Itu harus mempunyai payung hukum supaya kita paham dari mana kita harus mulai," sambung Bang Doel sapaan akrabnya.
Rano juga menjelaskan, proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya program itu harus sejalan dengan pemerintah pusat.
"Dengan kemendagri segala macam karena itu bukan hanya wewenang dari pemprov semata, Itu juga kementerian harus tahu dan juga harus paham sehingga berjalan dengan baik lah," tegasnya.
Diketahui, total siswa yang bersekolah di 40 sekolah swasta yang diuji coba gratis itu berjumlah 14.905 orang dengan 436 rombongan belajar (rombel).
Sementara kuota untuk uji coba program sekolah swasta gratis di Jakarta hanya untuk 4.932 siswa dengan 142 rombel yang baru masuk kelas awal tahun ini.
Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah, seluruh siswa di 40 sekolah akan digratiskan secara bertahap. Namun, dalam uji coba ini siswa yang digratiskan hanya 4.932 siswa dengan 142 rombel yang baru masuk.
"Iya masuk program, semua dibiayai, tapi untuk tahun ini ada 4.932 kursi sekolah swasta gratis yang disiapkan. Jadi kami hanya menerima kuota 4.932 kursi itu," pungkasnya. (Far/P-2)
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
BPBD DKI Jakarta melaporkan 10 ruas jalan dan 16 RT terendam banjir setinggi 10–70 cm akibat hujan deras sejak Sabtu malam (17/1/2026).
Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan hujan ringan. Namun, potensi hujan petir sudah mulai muncul sejak pagi menjelang siang.
Kondisi ini dipicu oleh penguatan Monsun Asia dan adanya sistem tekanan rendah di selatan Nusa Tenggara Barat yang membentuk pola konvergensi atau pertemuan angin.
Transformasi digital ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menjamin kedaulatan air di Ibu Kota
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Lagipula, wacana pembangunan ulang JPO Sarinah sudah berkembang sebelum Pramono menjabat Gubernur per awal tahun 2025 lal
Menurut dia, monorail dipilih karena tidak menimbulkan emisi dan minim gangguan terhadap habitat hewan.
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai munculnya ketidakpuasan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 adalah hal yang wajar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved