Tanpa Operasi Yustisi, Pramono Anung Ingatkan Pendatang Wajib Miliki Keahlian

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan melakukan operasi yustisi bagi warga pendatang yang masuk ke Ibu Kota usai libur Lebaran. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan peringatan keras bahwa Jakarta bukan lagi kota yang "mudah" untuk ditaklukkan tanpa modal keterampilan yang mumpuni.

Pramono menegaskan bahwa Jakarta tetap menjadi kota terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan mental dan keahlian agar para pendatang tidak tergilas oleh ketatnya persaingan ekonomi di Jakarta.

“Ketika kembali ke Jakarta, tentunya sebagai Pemerintah DKI Jakarta kami mengharapkan siapapun yang akan kembali dan masuk Jakarta, Jakarta terbuka,” ujar Pramono di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/3).

Baca juga : Diprediksi Ada 15.000 Pendatang Baru ke Jakarta Usai Lebaran, Ini Pesan Pramono

Kebutuhan Dunia Usaha
Keterbukaan Jakarta kali ini dibarengi dengan syarat kualitas sumber daya manusia (SDM). Pramono berharap para pendatang bisa menyesuaikan diri dengan spesifikasi pekerjaan yang saat ini sedang dibutuhkan oleh sektor industri maupun pemerintah.

“Sekali lagi, orang yang datang ke Jakarta harapannya adalah orang yang dengan kemampuan seperti yang dibutuhkan Pemerintah Jakarta saat ini ataupun dunia usaha yang ada di Jakarta,” tegasnya.

Menurutnya, ekspektasi para pendatang terhadap Ibu Kota seringkali berbanding terbalik dengan realitas di lapangan. Tanpa keahlian yang spesifik, pendatang baru berisiko terjebak dalam kesulitan ekonomi kronis atau sektor informal yang tidak memiliki kepastian pendapatan.

Baca juga : Respons Teguran KLH, Pramono Tutup Zona 4A TPST Bantargebang

Jakarta tidak 'Baik-baik Saja'
Secara blak-blakan, Pramono mematahkan stigma bahwa hidup di Jakarta selalu menjanjikan kemudahan. Ia menggarisbawahi perlunya kerja keras untuk bertahan hidup di tengah dinamika kota metropolitan.

“Karena kehidupan di Jakarta tidak seperti yang digambarkan bahwa baik-baik saja, ternyata tidak. Harus bekerja keras untuk bisa melakukan itu,” lanjutnya.

Terkait pengawasan kependudukan, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil kebijakan moderat dengan meniadakan pemeriksaan identitas secara paksa atau operasi yustisi. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma Jakarta dari kota yang restriktif menjadi kota yang inklusif namun kompetitif.

“Dan kami sudah memutuskan tidak akan ada operasi yustisi. Jadi, Jakarta terbuka bagi siapa saja,” pungkasnya. (Far/P-2)