Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Masyarakat perdesaan yang ingin tinggal di DKI Jakarta diingatkan untuk memiliki surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (12/4).
"Jika ingin pindah harus memiliki SKPWNI atau surat pindah dari daerah asal," ujar Nurrahman..
Ia mengatakan pihaknya memberikan persyaratan kepada warga pendatang baru untuk mempersiapkan dokumen kependudukan untuk memudahkan pelayanan. Terlebih, pemerintah sudah tidak lagi melaksanakan operasi yustisi sejak 2018 lalu. Maka itu, pentingnya pendatang baru memiliki dokumen kependudukan. Dia juga mengimbau kepada mereka yang tidak berkeinginan pindah untuk tetap melapor kepada RT/RW setempat.
"Sedangkan, bagi mereka yang tidak berkeinginan pindah akan disebut sebagai penduduk non permanen dengan tetap melapor ke RT/RW maupun Dukcapil setempat," ujarnya.
Lebih lanjut, Sudin Dukcapil Jakarta Selatan juga menggencarkan jemput bola kepada pendatang baru dalam upaya melaksanakan tertib administrasi kependudukan (adminduk). Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak Rabu (9/4) dan akan dilakukan evaluasi usai dua minggu berjalan.
"Dalam dua minggu ini kita upayakan sosialisasi ke RT/RW, termasuk melalui media sosial sehingga warga diharap sudah bisa langsung ke loket-loket Dukcapil di kelurahan," ucapnya.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengimbau pendatang baru untuk memiliki pekerjaan dan penjamin tempat tinggal jika ingin datang ke Jakarta. Salah satu fokus utama sosialisasi kependudukan adalah penataan data penduduk sesuai dengan domisili agar tercipta basis data yang valid dan akurat dalam mendukung berbagai kebijakan publik. (Ant/E-3)
Yayat mengatakan fasilitas itu berupa penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus hingga Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang hanya disasar kepada warga pemilik KTP Jakarta.
Nurrahman mengatakan pihaknya memberikan persyaratan kepada penduduk yang akan ke DKI Jakarta untuk mempersiapkan dokumen kependudukan untuk memudahkan pelayanan.
WAKIL Gubernur Jakarta Rano Karno mengomentari data Disdukcapil terkait perkiraan jumlah pendatang baru di Ibu Kota setelah periode libur Lebaran 2025.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatang ke Jakarta yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024
Sebagian besar JPO di ibu kota saat ini sudah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang dikelola Dinas Bina Marga serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved