Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan mengingatkan pendatang baru harus mempunyai surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal jika ingin tinggal di Jakarta.
"Jika ingin pindah harus memiliki SKPWNI atau surat pindah dari daerah asal," kata Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (12/4).
Nurrahman mengatakan pihaknya memberikan persyaratan kepada penduduk yang akan ke DKI Jakarta untuk mempersiapkan dokumen kependudukan untuk memudahkan pelayanan.
Terlebih, pemerintah sudah tidak lagi melaksanakan operasi yustisi sejak 2018 lalu. Maka itu, pentingnya pendatang baru memiliki dokumen kependudukan.
Dia juga mengimbau kepada mereka yang tidak berkeinginan pindah untuk tetap melapor kepada RT/RW setempat.
"Sedangkan, bagi mereka yang tidak berkeinginan pindah akan disebut sebagai penduduk non permanen dengan tetap melapor ke RT/RW maupun Dukcapil setempat," ujarnya.
Lebih lanjut, Sudin Dukcapil Jakarta Selatan juga menggencarkan jemput bola kepada pendatang baru dalam upaya melaksanakan tertib administrasi kependudukan (adminduk).
Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak Rabu (9/4) dan akan dilakukan evaluasi usai dua minggu berjalan.
"Dalam dua minggu ini kita upayakan sosialisasi ke RT/RW, termasuk melalui media sosial sehingga warga diharap sudah bisa langsung ke loket-loket Dukcapil di kelurahan," ucapnya.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengimbau pendatang baru untuk memiliki pekerjaan dan penjamin tempat tinggal jika ingin datang ke Jakarta.
Salah satu fokus utama sosialisasi kependudukan adalah penataan data penduduk sesuai dengan domisili agar tercipta basis data yang valid dan akurat dalam mendukung berbagai kebijakan publik.(Ant/P-1)
Kepala BKSDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya penguatan inovasi dan kerja sama antarwilayah metropolitan dalam mempercepat pembangunan daerah.
Kepadatan penduduk yang tinggi dan adanya urbanisasi meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor yang akhirnya menyumbang peningkatan suhu Indonesia.
Urbanisasi dongkrak kota terpadu. Summarecon Agung hadir dengan ekosistem siap tumbuh lewat Bekasi, Kelapa Gading, hingga Mutiara Makassar.
Menko AHY paparkan tiga langkah konkret atasi urbanisasi dan krisis iklim global di Forum BRICS, fokus pada keadilan sosial, lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan.
Yayat mengatakan fasilitas itu berupa penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus hingga Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang hanya disasar kepada warga pemilik KTP Jakarta.
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tiang-tiang monorel Jakarta milik PT Adhi Karya yang mangkrak di kawasan Kuningan, tepatnya di Jalan Rasuna Said sisi timur.
Pemprov DKI melakukan mitigasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem, mulai dari pemantauan intensif BMKG hingga kesiapan infrastruktur pengendali banjir
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved