Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PEMPROV DKI Jakarta tidak menerapkan operasi yustisi atau serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum, dalam hal ini pembatasan para pendatang baru masuk ke Jakarta pasca lebaran.
Kendati demikian, perlu adanya keadilan yang terukur dalam hal memberikan pelayanan bagi warga yang akan menetap di Jakarta. Hal itu diungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaludin.
"Pemda DKI tidak melarang pendatang dari luar untuk ke Jakarta, namun secara adil dan terukur tiap penduduk tetap terlayani sesuai aturan yang berlaku," ujarnya saat dihubungi, Rabu (2/4).
Ia mengatakan, bagi para calon pendatang diharapkan memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan serta memiliki keahlian tetap. Hal itu untuk bisa mendapatkan serangkaian pelayanan tepat sasaran bagi warga Jakarta kedepanya, seperti halnya bantuan sosial (bansos).
"Kedepan Jakarta akan memiliki regulasi kebijakan minimal 10 tahun menetap dan teregistrasi di wilayah Jakarta sebelum mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial," jelasnya.
Menurut Budi, kewajiban tersebut untuk menjaga kota Jakarta beserta warganya agar tetap manjadi kota aman dan nyaman bagi penduduknya.
Bukan hanya itu, para pendatang juga harus memilki serangkaian keterampilan dan skill agar bermanfaat bagi Jakarta dalam mewujudkan Indonesia emas 2045. (H-3)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan pihaknya akan mengevaluasi rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti digunakan untuk judi online.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Suharyo menuturkan bahwa pihaknya kerap kali menjumpai dampak negatif bansos terhadap keberlangsungan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang terjadi di wilayah Indonesia Timur.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan bahwa keputusan penundaan bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada 2024 selesai dilakukan perlu dipertimbangkan.
Kemensos sebut Pemberian bantuan sosial (bansos) sudah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved