Imbas Rombel Dedi Mulyadi, Sekolah Swasta di Lembang Terancam Bangkrut

KECAMAN atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengizikan sekolah negeri menerima 50 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) atau satu kelas, meluas di berbagai daerah.

Salah satu pengurus sekolah swasta di Lembang, Bandung Barat tidak setuju dengan langkah Dedi Mulyadi tersebut karena mengancam keberlangsungan sekolah swasta. Pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026, sekolah swasta menjadi sepi peminat.

Baca juga : Kebijakan Dedi Mulyadi Dinilai Sebabkan SMA/SMK Swasta Minim Peminat

SMA Mekarwangi di Lembang, saat ini baru menerima sepuluh pendaftar. Minimnya pendaftaran siswa baru ini telah dirasakan sejak pemberlakuan sistem zonasi.

Baca juga : JPPI Nilai SPMB 2025 Masih Diskriminatif

"Terus terang sejak diberlakukan zonasi, jumlah pendaftar terus menurun. Sekarang lebih parah pascakeluar kebijakan gubernur," kata Ketua Yayasan Mekarwangi Lembang, Ayi Enoh saat ditemui, Kamis (10/7).

Ia menyebutkan, total peserta didik SMA Mekarwangi hanya sekitar 67 orang, ditambah calon siswa tahun ini yang mendaftar. Padahal pihaknya sudah gencar promosi hingga menggratiskan siswa dari kalangan tidak mampu. "Sekolah kami sudah akreditasi A, pendaftaran dipermudah, iuran bulanan murah, bahkan kita juga gratiskan siswa tidak mampu," bebernya.

Guru Terancam Menganggur

Ia mengaku, kebijakan Dedi Mulyadi juga turut dirasakan para guru yang mengajar. Para guru terancam menganggur jika kondisi ini terus dibiarkan.

"Jumlah guru dengan tenaga pengajar SMP ada 20 orangan, beberapa guru nanti dari mana yayasan mau menggaji. Ya kalau begini, sekolah juga terancam bangkrut," ucapnya.

Kondisi serupa juga dirasakan pengelola SMK Taruna Lembang. Jumlah calon siswa yang mendaftar masih dibawah 15 orang. "Tahun ini pendaftarnya sangat minim, baru 10 orang kalau enggak salah. Kami juga punya keterbatasan sarana karena sejak berdiri, belum pernah menerima bantuan pembangunan atau rehabilitasi gedung dari pemerintah," kata Ketua Yayasan Al Musyawarah, Undang Abdurahman.

Undang menambahkan, saat ini sekolah swasta harus bersaing dengan banyaknya sekolah swasta baru yang memiliki jurusan lebih banyak dan variatif sesuai keinginan siswa. "Dulu kami punya jurusan Keperawatan, tapi karena kalah bersaing sekarang hanya tersisa jurusan Farmasi saja," ungkapnya.

Ia menilai, fenomena ini adalah dampak dari tidak adanya kebijakan zonasi atau distribusi siswa untuk sekolah swasta. Akibatnya, terjadi perebutan siswa antar-sekolah swasta, dan sekolah kecil yang minim fasilitas menjadi yang paling dirugikan.

"Kalau tidak ada keberpihakan pemerintah, maka sekolah-sekolah seperti kami hanya tinggal menunggu waktu untuk gulung tikar. Ini bukan hanya soal sekolah, tapi juga soal hak anak untuk mendapat pendidikan yang merata dan adil," jelasnya. (M-1)