Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SEJUMLAH sekolah swasta jenjang SMA dan SMK di Tasikmalaya minim peminat pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Salah seorang guru menilai kondisi itu merupakan salah satu imbas dari kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengizinkan sekolah negeri menerima 50 rombongan belajar (rombel).
Guru SMK Mitra Batik Tasikmalaya, Agus Suprihat menilai kebijakan Gubernur Jabar membuat puluhan sekolah SMA dan SMK swasta pada SPMB 2025 mengalami penurunan secara dratis. Sekarang ini, sekolah tersebut baru menerima 30 calon siswa baru. Dengan jumlah itu satu kelas kemungkinan hanya akan memiliki 6 orang murid.
"Kalau siswa baru tidak ada penambahan dan tetap 30 orang kemungkinan besar SMK Mitra Batik Tasikmalaya akan tetap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Akan tetapi, untuk satu kelas bisa terisi 6 orang dan jurusan yang disiapkan binis daring pemasaran (BDP), sekretaris, akutansi dan keuangan lembaga (AKL), otomatisasi tata kelola perkantoran (OTKP), teknik komputer jaringan (TKJ)," katanya, Kamis (10/7/202).
Jumlah siswa itu, tambahnya, akan berpengaruh pada keberadaan pengajar di sekolah tersebut. “SMK Mitra Batik sendiri ada 5 jurusan yang dibuka dan jika tidak ada penambahan dipastikan para guru akan menganggur dan mengurangi sumber daya manusia (SDM)," ujar Agus. SMK Mitra Bakti memiliki 50 guru pengajar di antaranya 4 orang status PNS.
Di SMA Pasundan, Tasikmalaya, minimnya siswa pendaftar juga terjadi. Saat ini, sekolah tersebut baru menerima 6 orang pendaftar.
Efek Samping di Sekolah Negeri
Anggota DPRD fraksi PDIP Kepler Sianturi juga mengakui bahwa kebijakan Kang Dedi Mulyadi yang mengizinkan 50 rombongan belajar di sekolah negeri, sangat berdampak pada SMA dan SMK swasta. Ia menilai terlalu banyaknya siswa di sekolah negeri juga dapat berpengaruh kurang baik pada suasana belajar.
"Kebijakan 50 rombongan belajar (rombel) bagi sekolah negeri terutama dalam upaya mewujudkan sekolah ramah anak akan sulit tercapai kalau jumlahnya diisi oleh 40 hingga 50 siswa. Akan tetapi, penurunan efektivitas belajar bisa berdampak dengan kondisi ruangan pegap, sempit dan kebutuhan kursi, meja sudah pasti harus ditambah," pungkasnya. (M-1)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara aktivitas pembukaan lapangan golf oleh PT Rejo Sari Bumi, di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Rabu (9/7/2025).
Dedi juga sudah mengemukakan aturan jam malam bagi pelajar yang akan diterapkan mulai Juni 2025.
Wali Kota Solo Respati Ardi akan memasukkan orangtua penganiaya anak ke barak militer
Dedi Mulyadi merencanakan program militer bagi orang dewasa yang kerap nongkrong di perempatan, mabuk-mabukan, tawuran, hingga pelaku tindak pidana ringan.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter bagi pelajar bermasalah, Sabtu (3/5).
Lebih baik, Pemerintah Daerah Jawa Barat bekerja sama dengan sekolah swasta dibandingkan harus menjejalkan 50 siswa di dalam satu kelas.
Dalam Permendikbud No. 47/2023 dan penjelasan teknis dalam SK BSKAP No. 071/2024, disebutkan bahwa rombel 50 siswa diperbolehkan di wilayah padat penduduk yang terbatas akses pendidikan.
Selain bertentangan dengan Permendikbudristek 1/2021, kebijakan Dedi Mulyadi bisa membuat siswa tidak mendapat nomor induk nasional sehingga tidak bisa mengikuti UN.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengizikan sekolah negeri menerima 50 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) atau satu kelas.
Dalam skema penambahan rombel, Pemkot Makassar akan menambah kapasitas kelas di SMP negeri dengan menambahkan 5 hingga 8 siswa per kelas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved