Legislator: Kebijakan 50 Siswa dalam Satu Kelas Tidak Selesaikan Masalah

ANGGOTA Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat terdapat 50 siswa dalam satu kelas dikatakan tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik, Pemerintah Daerah Jawa Barat bekerja sama dengan sekolah swasta dibandingkan harus menjejalkan 50 siswa di dalam satu kelas. 

“Kita sekarang kan sedang mendorong untuk peningkatan kualitas bukan sekadar bahwa ini ditampung. Kita punya sekolah-sekolah swasta kok dan mereka sudah diakreditasi. Perkara bahwa ternyata sekolah swasta itu berbayar tentu bisa disiasati oleh pemerintah provinsi,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (11/7). 

“Berikan bantuan yang lebih besar, bantuan pendidikan yang universalnya itu kalau di Jawa Barat harusnya bisa ditambah untuk swasta. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka sedang mempermudah urusan-urusan pemerintah dan pemerintah daerah dalam soal pendidikan,” sambung Ledia. 

Baca juga : Kebijakan Rombel 50 Siswa Diperbolehkan untuk Kondisi Tertentu

Bekerja sama dengan sekolah swasta, menurut Ledia sudah bisa dengan mudah kita diselesaikan oleh pemerintah provinsi dengan memberikan semacam bantuan operasional sekolah (BOS) daerah. 

“Karena pada kenyataannya tidak menyelesaikan masalah satu kelas itu 50 orang. Karena ada daerah-daerah yang memang jauh lokasinya dari sekolah. Karena tidak semua kecamatan di Provinsi Jawa Barat itu punya sekolah negeri. Jadi mari sama-sama kita berpikir lebih luas, ada sekolah-sekolah swasta yang sebenarnya bisa diajak kerja sama. Dengan cara tadi memberikan bantuan atau dikasih bos afirmasi itu bisa dilakukan sebenarnya,” jelas Ledia. 

“Kita juga harus memperhatikan, bukan sekadar ditampung, tapi harus memperhatikan kualitas pembelajarannya. Tingkatkan kualitas gurunya, perbanyak jumlah gurunya kalau memang ternyata tidak memadai,“ pungkasnya. (H-2)