Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
BADAN Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyayangkan tidak adanya ruang komunikasi antara Pemprov Jabar dengan penyelenggara sekolah swasta berkaitan kebijakan penambahan kuota rombongan belajar (rombel). Kondisi itu tentu menjadi preseden buruk terhadap pengembangan pendidikan yang dilakukan penyelenggara sekolah swasta.
Ketua BMPS Kabupaten Cianjur, Mohammad Toha, menyebutkan pada regulasi atau Keputusan Gubernur Jawa Barat berkaitan hal tersebut, tidak ada diksi menyangkut sekolah swasta. Ini bisa dimaknai regulasi tersebut hanya berpihak kepada sekolah berstatus negeri.
"Pertanyaannya, apakah pemerintah itu harus melayani dalam konteks (sekolah) plat merah saja atau memang masyarakat secara umum harus dilayani?," tegas Toha, Jumat (11/7).
Karena itu, lanjut Toha, sejak awal BMPS sudah menegaskan tuntutan tidak boleh ada dikotomi. Artinya, jangan ada lagi pemilahan sekolah swasta atau negeri.
"Kalau sekolah ya sekolah saja. Jangan ada dikotomi swasta atau negeri," ucapnya.
Toha mengilustrasikan sejauh mana kontribusi sekolah swasta terhadap dunia pendidikan. Seandainya seluruh penyelenggara sekolah swasta kompak menghentikan penerimaan murid baru, maka bisa kondisi yang terjadi.
"Kalau swasta kompak menyetop tidak menerima murid baru untuk tahun ajaran baru sekarang, apa yang akan terjadi?. Itu saja. Apakah pemerintah mampu mengatasinya?," ujar dia.
Jika kondisi itu terjadi, lanjut dia, memang akan ada ekses negatif. Salah satunya makin terbuka angka pengangguran.
"Ini karena banyak guru sekolah swasta yang menganggur," kata Toha.
Toha menuturkan, berbagai dinamika yang terjadi saat ini sudah diaspirasikan kepada DPRD Kabupaten Cianjur. Sudah diagendakan mengundang Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mengomunikasikan perihal tuntutan BMPS terhadap keputusan gubernur tersebut.
"Dampak keputusan gubernur sudah kami rasakan saat SPMB," pungkasnya. (H-2)
Lebih baik, Pemerintah Daerah Jawa Barat bekerja sama dengan sekolah swasta dibandingkan harus menjejalkan 50 siswa di dalam satu kelas.
Kebijakan itu berdampak kepada SMA Pasundan Tasikmalaya yang baru menerima enam calon siswa baru.
Disdik Jabar bersikukuh tetap menerapkan kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi ini.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedy Mulyadi mengeluarkan keputusan yakni memperbolehkan jumlah siswa dalam satu kelas mencapai hingga 50 siswa. Itu menuai respons dari kepala sekolah
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan berharap bandara Husein Sastranegara bisa kembali dibuka. Bandara yang ditutup sejak 2023 itu diyakini membawa dampak ekonomi yang signifikan
Pascanormalisasi, pemerintah juga harus pemulihan ruang terbuka hijau yang rusak akibat infrastruktur
Adnan Prasetyo, bocah yang viral karena menaiki sepeda dari Brebes hendak menemui Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, akhirnya dijadikan anak asuh oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved