Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan uji coba program sekolah swasta gratis. Adapun sekolah yang akan mulai uji coba pada tahun ajaran baru 2025-2026 berjumlah 40 sekolah yang tersebar di wilayah Ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan untuk implementasinya masih bergantung pada terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar 9 tahun baik negeri maupun swasta yang harus digratiskan.
“Kan kita nunggu ini, Perpres-nya. Kemarin kan baru keputusan MK," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/7).
Ia menyebut bahwa Kota Jakarta mampu melaksanakan amanah konstitusi tersebut. Ia mengaku, Pemprov telah menyiapkan 40 sekolah swasta untuk uji coba sekolah gratis di 40 sekolah.
“Kalau bagi Jakarta sendiri gak terlalu jadi problem ya, karena memang pemerintah Jakarta kan sudah mempersiapkan 40 sekolah swasta itu untuk percobaan sekolah gratis,” tuturnya.
Namun ia juga masih menindaklanjuti rencana pelaksanaan sekolah gratis itu, sembari menunggu Perpres dari Pemerintah Pusat.
“Tetapi kami menunggu Perpresnya dulu baru akan kami teruskan,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta Sarjoko mengatakan untuk pembiayaan sekolah swasta gratis, pihaknya akan menggratiskan biaya sekolah seluruh rombongan belajar (rombel) yang terdapat di 40 sekolah yang akan menjalani uji coba program biaya sekolah gratis.
Sampai saat ini, pihaknya belum mengungkapkan total nilai anggaran yang disiapkan untuk uji coba sekolah gratis tersebut. Namun ia memastikan, Disdik telah mengalokasikan anggaran untuk uji coba di 40 sekolah.
"Secara nilai, saya lupa. Intinya kita mem-plot-nya (anggaran) untuk 40 sekolah," ucapnya beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Sarjoko turut memastikan anggaran sekolah gratis itu berasal dari pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta 2025.
Anggaran itu disebut bukan berasal dari dana hibah, anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP), maupun anggaran biaya tidak terduga (BTT).
Di satu sisi, Sarjoko memastikan sementara ini tidak ada sekolah yang menolak untuk menerapkan biaya sekolah gratis. Disdik Jakarta juga sedang menyusun peraturan gubernur (Pergub) terkait program biaya sekolah gratis.
"Pergubnya sedang berproses. Ya, intinya itu (isi Pergub) menyangkut dengan pengaturan syarat-syarat dan lain sebagainya," kata dia.
Sebagai informasi Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan agar sekolah pendidikan dasar, yakni SD-SMP, dikenai bebas biaya alias gratis. MK mengatakan putusan ini bersifat bertahap.
Dalam pertimbangan hukum sebagaimana dilihat di website MK, awalnya MK bicara pandangan tentang masa berlakunya putusan MK.
MK mengatakan, jika dilihat dari hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob), putusan ini bisa dilakukan secara bertahap. Namun, jika dilihat dari hak sipil dan politik, putusan ini berlaku segera.
"Mahkamah berpandangan terkait dengan sifat pemenuhan hak ekosob tersebut pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil dan politik (sipol) yang bersifat segera (promptly) dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut," bunyi keterangan MK. (Far/P-1)
HARI Rabu 9 Juli 2025 menjadi kesempatan terakhir masyarakat Jawa Tengah (Jateng) yang ingin mendaftarkan di SPMB Jateng Tahap II. Pendaftaran sekolah swasta gratis dibukan hingga 17.00.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
Salah satu yang sudah mulai mengimplementasikan sekolah swasta gratis yaitu Kota Depok. Kabupaten Cianjur pun berharap bisa secepatnya.
SEKOLAH swasta di Kota Depok, yang mengajukan program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2025 terus bertambah. Saat ini sudah ada 44 sekolah swasta yang mendaftar.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan program sekolah swasta gratis. Akan ada 40 sekolah swasta yang akan digratiskan sebagai langkah uji coba pada tahun ajaran baru.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengeluarkan peraturan mengenai menambah jumlah anak di kelas menjadi 50 siswa.
Sepekan menjelang masa pembelajaran dimulai, SMK Bina Budi hanya mendapat 7 siswa baru, sedangkan SMK Farmasi 13 Siswa.
AKTIVIS Taman Siswa Ki Darmaningtyas menjelaskan terdapat sekolah-sekolah swasta yang kekurangan calon siswa baru disebabkan beberapa faktor.
Daya tampung SMP negeri di Kabupaten Bandung Barat hanya sekitar 17.000 kursi, sedangkan jumlah lulusan SD tahun ini mencapai lebih dari 30.000 siswa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved