Kebijakan Pemprov Jabar Dianggap tidak Memerhatikan SMK Swasta

PARA kepala sekolah SMK swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Bandung melakukan audiensi dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Selasa (16/9).

Dalam audiensi yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Bandung itu, mereka menyampaikan keluh kesah mengenai berbagai dinamika dan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah SMK swasta, khususnya di Kabupaten Bandung. 

Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Kabupaten Bandung, Suwarto, mengatakan jika melihat sejarah Indonesia, dunia pendidikan tak dapat dilepaskan dari peran sekolah swasta. 

Baca juga : SMA Swasta di Cirebon Keluhkan Sulitnya Mencari Siswa Baru

"Namun perkembangan terakhir, kami merasa dipinggirkan terutama oleh kebijakan provinsi. Padahal, kami juga ingin bersinergi untuk mencerdaskan anak bangsa," jelas Suwarto di hadapan Bupati Bandung. 

Di antara kebijakan yang dikeluhkan para kepala sekolah SMK swasta adalah bantuan pembangunan sekolah serta sarana dan prasarana untuk SMK negeri dari pemerintah provinsi yang mencapai lebih dari Rp1 triliun di 2026 mendatang. 

"Sementara bantuan untuk SMK swasta sangat timpang. Ini terjadi ketimpangan yang luar biasa. Padahal jumlah sekolah swasta itu jauh lebih banyak," katanya. 

Baca juga : Imbas Rombel Dedi Mulyadi, Sekolah Swasta di Lembang Terancam Bangkrut

Oleh karena itu, kata Suwarto, pihaknya berharap Bupati Bandung bisa memberikan solusi atas berbagai ketimpangan yang terjadi antara SMK negeri dan swasta.

"Walau kewenangan SMA/SMK ada di provinsi, kami sebagai warga Kabupaten Bandung dan siswa-siswi kami juga warga Kabupaten Bandung ingin mengadu ke Pak Bupati," katanya.

Terlebih, pihaknya juga juga punya semangat yang sama Ingin memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Bandung. 

"Kami berharap Pak Bupati dapat mencarikan solusi dan perhatian khusus kepada kami SMK swasta, misal seperti beasiswa dan bantuan lainnya," tambah Suwarto. 

Selain itu, kata Suwarto, pihaknya juga ingin bersinergi dan mendukung program-program Pemkab Bandung terutama dalam peningkatan kualitas kompetensi para siswa agar dapat mudah terserap lapangan kerja. 

"Terima kasih kepada Pak Bupati karena sudah ada beberapa sekolah yang mendapatkan CSR. Intinya kami ingin menyukseskan dan berkolaborasi dengan program-program Pak Bupati untuk kemajuan Kabupaten Bandung," katanya. 

Bupati Dadang Supriatna menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas berbagai masukan dan semangat kolaborasi yang disampaikan Forum Kepala Sekolah SMK Kabupaten Bandung tersebut. Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu mengaku sangat mendukung keberadaan sekolah swasta termasuk SMK swasta di Kabupaten Bandung.

Hanya saja, kata dia, untuk SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 

"Terima kasih, ini masukan yang sangat luar biasa. Dan Insya Allah semua usulan, akan saya sampaikan ke provinsi karena memang kewenangan SMA/SMK ini ada di pemerintah provinsi," ujarnya.

Dadang pun tak memungkiri peran penting sekolah-sekolah swasta dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sebab, tanpa kehadiran sekolah swasta, pemerintah akan kesulitan meningkatkan rata-rata lama sekolah akibat kurangnya sekolah. 

"Kalau anak-anak lulusan SMP tidak melanjutkan sekolah, akibatnya terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini menyebabkan terjadinya stunting. Saya justru mendorong ada 28 sekolah lagi, tidak hanya negeri, tapi sekolah swasta juga," ungkapnya. 

Dia juga menyambut baik keinginan kolaborasi antara sekolah SMK di Kabupaten Bandung dengan Pemkab Bandung. Sebab, pihaknya memiliki berbagai program yang selaras dengan upaya peningkatan kualitas SDM maupun lapangan kerja. 

Salah satu yang dapat dikolaborasikan adalah pemenuhan lapangan kerja dan wirausahawan muda yang dicanangkan Bupati Dadang Supriatna yang dapat diisi oleh para siswa lulusan SMK. 

"Saya punya target penciptaan 10 ribu lapangan kerja dan wirausahawan muda. Belum lagi saya sudah MoU dengan Jepang, mereka membutuhkan banyak tenaga kerja tiap tahun. Ini peluang SMK untuk menciptakan anak-anak siap kerja dan jadi pengusaha," tegasnya. 

Selain itu, Pemkab Bandung pun telah melakukan MoU dengan 157 perusahaan di Kabupaten Bandung untuk mengutamakan menyerap tenaga kerja asli Kabupaten Bandung termasuk para siswa lulusan SMK.

"Jadi saya dorong SMK bekerja sama dengan Disnaker. Banyak sekali yang dapat dikolaborasikan. Jepang butuh 300 ribu orang. Kalau SMK siap, saya siap kirim lulusan SMK ke Jepang," katanya. (BY/E-4)