Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) meyakni tidak ada kelalaian yang dilakukan Kapolresta Cirebon kala itu dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eky pada 2016.
"Hasil permintaan klarifikasi kami, belum ada hal-hal yg menunjukan pda kelalaian Kapolresta Cirebon saat itu," kata Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim saat dikonfirmasi, Rabu (29/5).
Diketahui, Kapolresta Cirebon periode 2015-2016 adalah Indra Jafar yang saat ini menjabat sebagai Kabagprogar Rojianstra SOPS Polri dan berpangkat Brigjen atau jenderal polisi bintang satu. Jabatan Kapolres digantikan Adi Vivid Agustiadi Bachtiar pada 2016-2018. Saat ini Vivid menjadi Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berpangkat Brigjen.
Baca juga : Kompolnas Pastikan 2 DPO Pembunuhan Vina Tidak Dihapus
Yusuf mengatakan laporan polisi yang ditindaklanjuti dalam penyidikan di Polresta Cirebon kala itu, dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Pertimbangannya karena orangtua almarhum Eky merupakan anggota Polresta Cirebon.
"Kami sudah cek penyidikanya di Polda, ini kasus tidak ruwet, karena sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, hanya belum menuntaskan kepada para pelaku semuanya, yang saat diputus masih ada DPO," ungkap komisioner lembaga pengawas eksternal Polri itu.
Kompolnas bertandang ke Polda Jabar untuk meminta penjelasan soal penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eky, Senin (27/5). Kompolnas diterima Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus dan Irwasda Polda Jabar Kombes Kalingga Rendra Raharja.
Baca juga : Kompolnas Dalami Kasus Pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon
"Kemudian kami bertemu dan menyimak paparan klarifikasi dan pendalaman dari Dirkrimum, Penyidik Polda saat ini, Penyidik Polda saat itu, dan Penyidik Polresta Cirebon saat itu," ungkap Yusuf.
Yusuf menyebut ada sejumlah poin yang diklarifikasi pihaknya. Pertama, proses penyidikan 8 tahun lalu hingga vonis pengadilan. Guna memastikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
"Siapa saja yang di-BAP, hambatan, penetapan DPO, pencarian DPO," beber Yusuf.
Kedua, soal penyidikan pascaadanya film pembunuhan Vina di layar lebar yang viral di media sosial. Utamanya, pengumuman tiga DPO, pencarian tiga DPO, penangkapan seorang DPO atas nama Pegi Setiawan alias Perong, pencarian dua DPO lain, dan hambatan selama penyidikan.
"Secara umum penyidikan yang telah dilakukan hingga vonis di pengadilan tidak terlihat asal-asalan, memang ada hambatan saat ada pencabutan BAP, terutama lima tersangka saat itu, namun itu tidak menjadi hambatan yang tidak bisa diatasi penyidik," jelas Yusuf. (Z-3)
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Langkah cepat dan taktis ini diperlukan mengingat pentingnya penyelematan semua pihak terkait Bandung Zoo
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait upaya efisiensi penggunaan bahan bakar di tengah dampak konflik global.
Kedua kandidat itu ialah anggota DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin dan anggota DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat, yang jug Ketua AMPI Jawa Barat.
Sang bocah, sehari-harinya memungut plastik dan sampah untuk menyambung kehidupannya.
Tekad itu diungkapkan KDM di depan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil ketua DPRD Jabar Ono Surono.
Berkaitan dengan potensi terjadinya kemarau, Asep menegaskan, BPBD masih menunggu informasi lebih lanjut dari BMKG serta BPBD Provinsi Jawa Barat.
ATAS nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya dokter muda karena tertular campak saat bertugas di Kabupaten Cianjur.
SISTEM kerja work from home (WFH) bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) sudah diterapkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejak dua bulan terakhir.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat melaporkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB, dan hingga pukul 22.10 WIB petugas telah memasuki tahap pendinginan setelah api berhasil dikendalikan.
Dengan anggaran sebesar itu, tingkat kemantapan jalan ditargetkan bisa meningkat hingga 82%.
Dalam masa liburan Lebaran 2026 di Jawa Barat telah terjadi kontradiksi antara ledakan kunjungan wisatawan dengan kualitas pelayanan di lapanga
UPAYA pemberdayaan ekonomi perempuan kembali mendapat sorotan, kali ini melalui pendekatan yang tidak biasa dengan menggabungkan keterampilan kuliner dengan teknologi digital.
KDMP bukan sekadar unit usaha, melainkan instrumen negara untuk memastikan redistribusi kekayaan
Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang dan mengalangi jalan protokol hingga sebagian jalan tergenang banjir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved