Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Ciamis kembali meraih prestasi dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-11 kali berturut-turut.
Prestasi tersebut menjadi inspirasi bagi daerah yang lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan maupun pengelolaan keuangan.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Sudarminto Eko Putra mengatakan, pihaknya telah penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2023.
Baca juga : Pemkab Bandung Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut
Dia menilai capaian, komitmen dan kinerja optimal sudah dilakukan oleh Pemkab Ciamis dalam mengelola keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
"Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan Pemkab Ciamis dalam mematuhi standar akuntansi dan tata kelola keuangan yang baik, tapi juga menunjukkan konsistensi dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan," katanya.
Penjabat (Pj) Bupati Ciamis, Engkus Sutisna mengatakan, prestasi memperoleh opini WTP merupakan bukti nyata pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca juga : Kembali Raih Opini WTP, Menkominfo: Mari Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara
"WTP yang diraih oleh Pemkab Ciamis selama ini bukan hanya sekedar prestasi. Sekarang telah meraih untuk yang ke-11 kali berturut-turut. Ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat untuk terus selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi," katanya, Senin (27/5).
Ia mengatakan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat di Ciamis membuahkan hasil terbaik terutama untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Melalui pencapaian yang dilakukanya semakin memperkuat citra dan reputasi sebagai salah satu daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik di Indonesia.
"Hasil ini merupakan kerja keras dari seluruh pihak terkait. Kita akan terus pertahankan di tahun berikutnya," tandas Engkus.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved