Wapres Minta BNPB Terapkan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana untuk mengembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan menerapkan teknologi dan inovasi. Untuk itu, mereka harus memanfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.

"Tujuannya ialah untuk memantau potensi bencana dan mengembangkan sistem peringatan dini. Selain itu juga untuk meningaktkan kapasitas mitigasi bencana dan meminimalisasi risiko bencana," ungkapnya, saat membuat Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana 2024, di Bandung, Rabu (24/4).

Wapres juga meminta dilakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Untuk itu, harus dilakukan integrasi hasilnya dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Baca juga : Sungkem Bertemu Wapres Ma'ruf Amin, Gibran Rakabuming Berbagi Pengalaman

Langkah ini, lanjut dia, perlu dilakukan untuk mengendalikan risiko bencana yang ada. Selain itu juga untuk mengurangi timbulnya risiko bencana baru.

"Ke depan, saya minta BNPB dan BPBD memperkuat pelayanan kebencanaan. Yang terutama ialah penguatan kelembagaan BPBD, baik dalam kewenangan, kompetensi SDM, logistik dan peralatan," tegasnya.

Wapres juga meminta penerapan kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana dengan memastikan pembagian peran pusat dan daerah secara proporsional. Langkah ini penting guna membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat. Selain itu juga untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

Baca juga : Gunung Api Ruang Turun Level ke Siaga

Kepada BNPB dan BPBD se-Indonesia, dia meminta penyusunan dan perencanaan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.

"Jalankan skema pembiayaan penanggulangan bencana untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Untuk itu, jalankan juga pendayagunaan dana bersama penanggulangan bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya," tandas Wapres.

Dia mengungkapkan Indonesia memiliki kondisi geografis dan geologis yang rawan bencana. Selama 2023 saja, terjadi 5.400 peristiwa bencana, yang didominasi bencana hidrometeorologi.

Untuk itu, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan dengan cermat dan inovatif. "Langkah dan rencana tanggap darurat  harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat," tandasnya.

Wapres mengingatkan dalam rangka penanggulangan bencana dibutuhkan komitmen dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, dalam hal ini BNPB dan BPBD.