Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 10 perkara sengketa pertanahan di Kabupaten Cianjur, hingga kini masih berproses di tingkat pengadilan. Mayoritas perkaranya
dipicu perselisihan antarindividu.
Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur, Sitti Hafsiah,
menuturkan berdasarkan data sementara, sedikitnya ada 10 perkara yang
laporannya masuk ke Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur. Penanganan perkaranya sudah masuk ke tingkat pengadilan yang tersebar di berbagai daerah.
"Kalau data secara riil belum ada. Yang masuk ke kantor pertanahan perkara itu sedang berjalan di PN Cianjur maupun di PTUN Bandung. Ada beberapa juga di PN Cibinong maupun PN Jakarta Pusat," katanya, Minggu (17/2).
Baca juga : Pemkab Cianjur Segera Terapkan E-Katalog Lokal untuk Bidang Konstruksi
Dia menuturkan, perkara sengketa pertanahan sejumlah itu terbilang cukup sedikit. Acuannya dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Cianjur yang cukup luas.
"Kalau untuk wilayah yang besar seperti Kabupaten Cianjur, termasuk
sedikit. Kalau kita lihat di kota-kota besar jumlahnya ratusan perkara," ungkapnya.
Permasalahan pertanahan yang sedang berproses di tingkat pengadilan itu, lanjut Sitti, kebanyakan antarindividu. Misalnya sengketa waris, lelang hak tanggungan, wanprestasi, dan sebagainya.
Baca juga : Curug Citambur Jadi Destinasi Wisata Unggulan di Cianjur Selatan
"Kalau untuk sengketa perusahaan dengan warga, saya lihat belum ada di
Cianjur. Belum ada gugatannya di pengadilan. Mudah-mudahan enggak ada,"
pungkasnya.
Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku sudah menginstruksikan para kepala desa untuk mendata aset pemerintah daerah yang nanti akan disertifikasi melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
"Pihak desa pasti lebih tahu apakah tanah tersebut bersengketa atau tidak. Makanya, saat pendataan sertifikat untuk PTSL tahun ini yang ditargetkan hampir 60 ribu bidang tanah, dicari yang mudah dulu, yang kecil risikonya," tegas Herman.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Langkah cepat dan taktis ini diperlukan mengingat pentingnya penyelematan semua pihak terkait Bandung Zoo
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait upaya efisiensi penggunaan bahan bakar di tengah dampak konflik global.
Kedua kandidat itu ialah anggota DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin dan anggota DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat, yang jug Ketua AMPI Jawa Barat.
Sang bocah, sehari-harinya memungut plastik dan sampah untuk menyambung kehidupannya.
Tekad itu diungkapkan KDM di depan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil ketua DPRD Jabar Ono Surono.
Berkaitan dengan potensi terjadinya kemarau, Asep menegaskan, BPBD masih menunggu informasi lebih lanjut dari BMKG serta BPBD Provinsi Jawa Barat.
ATAS nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya dokter muda karena tertular campak saat bertugas di Kabupaten Cianjur.
SISTEM kerja work from home (WFH) bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) sudah diterapkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejak dua bulan terakhir.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat melaporkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB, dan hingga pukul 22.10 WIB petugas telah memasuki tahap pendinginan setelah api berhasil dikendalikan.
Dengan anggaran sebesar itu, tingkat kemantapan jalan ditargetkan bisa meningkat hingga 82%.
Dalam masa liburan Lebaran 2026 di Jawa Barat telah terjadi kontradiksi antara ledakan kunjungan wisatawan dengan kualitas pelayanan di lapanga
UPAYA pemberdayaan ekonomi perempuan kembali mendapat sorotan, kali ini melalui pendekatan yang tidak biasa dengan menggabungkan keterampilan kuliner dengan teknologi digital.
KDMP bukan sekadar unit usaha, melainkan instrumen negara untuk memastikan redistribusi kekayaan
Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang dan mengalangi jalan protokol hingga sebagian jalan tergenang banjir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved