Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 10 perkara sengketa pertanahan di Kabupaten Cianjur, hingga kini masih berproses di tingkat pengadilan. Mayoritas perkaranya
dipicu perselisihan antarindividu.
Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur, Sitti Hafsiah,
menuturkan berdasarkan data sementara, sedikitnya ada 10 perkara yang
laporannya masuk ke Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur. Penanganan perkaranya sudah masuk ke tingkat pengadilan yang tersebar di berbagai daerah.
"Kalau data secara riil belum ada. Yang masuk ke kantor pertanahan perkara itu sedang berjalan di PN Cianjur maupun di PTUN Bandung. Ada beberapa juga di PN Cibinong maupun PN Jakarta Pusat," katanya, Minggu (17/2).
Baca juga : Pemkab Cianjur Segera Terapkan E-Katalog Lokal untuk Bidang Konstruksi
Dia menuturkan, perkara sengketa pertanahan sejumlah itu terbilang cukup sedikit. Acuannya dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Cianjur yang cukup luas.
"Kalau untuk wilayah yang besar seperti Kabupaten Cianjur, termasuk
sedikit. Kalau kita lihat di kota-kota besar jumlahnya ratusan perkara," ungkapnya.
Permasalahan pertanahan yang sedang berproses di tingkat pengadilan itu, lanjut Sitti, kebanyakan antarindividu. Misalnya sengketa waris, lelang hak tanggungan, wanprestasi, dan sebagainya.
Baca juga : Curug Citambur Jadi Destinasi Wisata Unggulan di Cianjur Selatan
"Kalau untuk sengketa perusahaan dengan warga, saya lihat belum ada di
Cianjur. Belum ada gugatannya di pengadilan. Mudah-mudahan enggak ada,"
pungkasnya.
Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku sudah menginstruksikan para kepala desa untuk mendata aset pemerintah daerah yang nanti akan disertifikasi melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
"Pihak desa pasti lebih tahu apakah tanah tersebut bersengketa atau tidak. Makanya, saat pendataan sertifikat untuk PTSL tahun ini yang ditargetkan hampir 60 ribu bidang tanah, dicari yang mudah dulu, yang kecil risikonya," tegas Herman.
BANDUNG International Food & HoReCa Expo (BIFHEX) yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, yang merupakan ajang B2B terbesar di Jawa Barat.
Selama Ramadan 2026 Prime Park Hotel Bandung menawarkan paket dengan harga spesial serta berbagai promo menarik untuk reservasi grup dan corporate.
Pemkot Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan pemesanan hotel secara daring, menyusul ditemukannya dugaan peretasan.
Latihan bersama digelar sebagai pemanasan menjelang event besar yang rencananya akan digelar setelah Lebaran.
Selama periode lima hari masa libur panjang, mulai Jumat hingga Selasa, KAI Daop 2 Bandung menyediakan total 67.510 tempat duduk KA Jarak Jauh.
Peternakan sapi perah menjadi sasaran awal untuk mengubah pola produksi dari sekadar menjual susu murni menjadi produk turunan yang lebih bernilai ekonomis.
Forum ini hadir di tengah tantangan serius yang dihadapi Kota Bandung
Bangunan rumah yang dulu jadi tempat, berlindung, kini hanya menyisakan kenangan dan puing-puing.
Normalisasi Sungai Cisunggalah jadi solusi utama sebagai langkah penanganan pasca banjir bandang
Penerapan tarif telah disepakati bersama antara Pemkot Bekasi, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan para sopir angkot.
Kegiatan yang dilakukan di antaranya mencuci rupang dewa dan dewi di vihara Dewi Welas Asih
Ditpolairud Polda Jabar dan Satpolairud Polres Karawang mendapatkan informasi adanya pencurian perahu nelayan di wilayah Cirebon.
SO Bandung terbaru ini mencerminkan komitmen jangka panjang Coway dalam mendukung kualitas hidup masyarakat perkotaan.
Tahun ini, iftar dapat dinikmati di dua area, yakni Moxy Sky, rooftop bar dan The Now Lobby Bar & Terrace
Proyek tersebut tidak hanya didukung secara administratif, tetapi juga diawasi ketat untuk memastikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan warga lokal tetap menjadi prioritas utama.
JELANG Ramadan, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di wilayah Tasikmalaya merangkak naik.
HARAPAN bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diputus kepesertaan dalam BPJS Kesehatan masih ada.
Hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan tidak boleh terhenti meskipun terjadi penyesuaian data kepesertaan PBI JK oleh pemerintah pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved