Bandung Butuh Wali Kota yang Tepat

KOTA Bandung perlu sosok wali kota yang benar-benar mengerti persoalan Bandung dan amanah. Figur semacam itu banyak, namun seringkali tidak muncul karena terhambat berbagai faktor, di antaranya realitas politik yang mensyaratkan ongkos tinggi dalam pencalonan wali kota.

Hal itu disampaikan politisi Partai Demokrat, Chairul Yaqin Hidayat, di akhir masa kampanyenya selaku calon legislatif DPR RI untuk Dapil Jawa Barat 1 (Kota Bandung-Kota Cimahi), di Bandung.

Menurut Chairul Yaqin Hidayat, masyarakat sudah betul-betul membutuhkan wali kota yang yang bisa membuat Kota Bandung lebih baik.

“Saya mendengar banyak keluhan dari mereka. Mulai dari soal pengangguran, stabilitas harga bahan pokok, hingga soal pengelolaan sampah yang tidak pernah selesai. Ini semua contoh urgen,” ujarnya.

Chairul menambahkan, sepanjang berkampanye untuk pencalonan dirinya menjadi anggota DPR RI, ia melihat hal mencolok yang sangat terasa di Kota Bandung adalah ketimpangan sosial ekonomi di tengah masyarakat.

“Ketimpangan itu sangat terasa di kota Bandung. Di satu sisi, sebagian masyarakat bisa leluasa berbelanja dan menikmati gaya hidup mewah. Tapi bagi sebagian lainnya, masuk pelataran parkir sebuah mal saja sudah terasa mewah,” katanya.

Persoalan ketimpangan ini jadi masalah besar mengingat data statistik memang memperlihatkan gini ratio di Kota Bandung termasuk tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan gini ratio Kota Bandung pada 2023 sebesar 0,459. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,370.

Pada sisi yang lain, politisi Partai Demokrat itu juga mengapresiasi angka kemiskinan di Kota Bandung yang diberitakan telah menurun dari 112,50 ribu orang atau 4,37% pada 2021 menjadi 109,82 ribu orang atau 4,25% pada 2022.

“Tapi ketimpangan itu sangat terasa. Terlihat dari angka gini ratio yang selalu mencerminkan terjadinya ketimpangan ekonomi di Kota Bandung. Artinya, ketimpangan atau gini ratio menjadi persoalan besar hingga hari ini,” tambahnya.

Lebih jauh, Chairul yang juga Wakil Ketua KADIN Kota Bandung menilai, Pemkot Bandung harus konsisten bersinergi dengan mitra strategisnya, termasuk dengan kalangan pengusaha.

“Untuk menggerakkan ekonomi ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah selaku eksekutif dengan para pelaku usaha. Harus konsisten, tidak jalan sendiri-sendiri. Apalagi kalau mau UMKM kita maju,” tambahnya.

Pria yang akrab disapa Rully ini mencontohkan, sebuah distrik di Korea Selatan bernama Myeongdong begitu berhasil menyejahterakan masyarakatnya karena adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usahanya. Saat ini Myeongdong jadi destinasi wisata ikonik di negeri ginseng itu.

Menurutnya, Bandung punya potensi semacam itu. Pelaku industri kreatif banyak terdapat di Bandung, demikian juga dengan anak mudanya yang terkenal kreatif.

Chairul tidak menampik, jika ada yang merasa heran karena dirinya sebagai caleg DPR RI malah membahas tentang sosok wali kota Bandung mendatang.

“Saya bicara tentang semua ini karena kecintaan saya pada kota tempat saya tumbuh. Jadi, meski saya jadi caleg Partai Demokrat untuk DPR RI, saya harus menyampaikan suara warga Bandung yang nantinya saya wakili jika terpilih,” ucapnya.

Ia juga membantah dirinya akan maju kembali berkontestasi dalam Pilwalkot Bandung 2024. Seperti diketahui, Chairul Yaqin Hidayat menjadi pasangan dari Nurul Arifin dalam Pilwalkot Bandung 2018.
Keduanya kalah dari incumbent Oded M. Danial dan Yana Mulyana.

“Saat ini saya fokus meraih suara untuk ke Senayan sebagai legislator. Semoga warga Bandung dan Cimahi berkenan memberi kepercayaan pada saya,” ujarnya menutup pembicaraan.

Dalam Pemilu 2024, Chairul Yaqin Hidayat, menjadi caleg Partai Demokrat untuk DPR RI pada Dapil Jabar 1 (Kota bandung-Kota Cimahi) dengan nomor urut 2.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Sugeng