Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILU 2024 tinggal hitungan hari, masyarakat diminta menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tidak sembarangan memilih.
KPK meminta masyarakat menelusuri rekam jejak para calon mulai sekarang.
“Baik itu calon presiden maupun calon anggota legislatif yang akan dilaksanakan satu minggu ke depan ini. Masih ada waktu untuk mempelajari rekam jejak dari para calon tersebut,” kata Deputi Bidang Penididikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana di Jakarta, Kamis (8/2).
Baca juga : KPK Minta Warga Bogor Tegas Tolak Politik Uang
KPK meminta masyarakat tidak memilih peserta pemilu hanya karena pemberian. Para calon juga diharap tidak mengambil cara curang untuk menang, karena dinilai bisa merusak demokrasi di Indonesia.
“Pemilihan umum ini yang bersih jujur adil dan berintegritas dengan cara adalah menolak politik uang, menolak pemberian apapun juga yang berkaitan dengan pemilihan,” ujar Wawan.
Pendalaman rekam jejak calon mudah dilakukan. Sebab, banyak media massa yang sudah memberitakan latar belakang para calon, salah satunya Medcom.id.
Baca juga : Jokowi di Antara Chief dan ‘Thief’ of State
KPK berharap pemungutan suara dalam Pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil. Masyarakat diminta memilih calon berdasarkan hasil analisis rekam jejak, bukan karena pemberian.
“KPK terus mengampanyekan hajar serangan fajar dalam betuk kampanye-kampanye yang sifatnya kepada seluruh stekholder baik itu masyarakat maupun terhadap para penyelenggaraan pemilu, juga termasuk para peserta pemilu,” tegas Wawan. (Z-3)
Baca juga : 3 Jurus Cegah Korupsi Akan Dimaksimalkan pada Pemilu 2024
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Jika partai politik membangun kaderisasi hingga tingkat paling rendah, menurut dia, seharusnya yang dipercaya untuk menjadi caleg adalah kader partai yang berasal dari tempat pencalonan.
Ray menegaskan Shintia layak di PAW jika terbukti benar melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 lalu. Ray menegaskan, suara dari penggelembungan suara itu tidak sah dan harus dianulir.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
PDIP memecat calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPR Tia Rahmania yang belum lama ini mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved