Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMILU 2024 tinggal hitungan hari, masyarakat diminta menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tidak sembarangan memilih.
KPK meminta masyarakat menelusuri rekam jejak para calon mulai sekarang.
“Baik itu calon presiden maupun calon anggota legislatif yang akan dilaksanakan satu minggu ke depan ini. Masih ada waktu untuk mempelajari rekam jejak dari para calon tersebut,” kata Deputi Bidang Penididikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana di Jakarta, Kamis (8/2).
Baca juga : KPK Minta Warga Bogor Tegas Tolak Politik Uang
KPK meminta masyarakat tidak memilih peserta pemilu hanya karena pemberian. Para calon juga diharap tidak mengambil cara curang untuk menang, karena dinilai bisa merusak demokrasi di Indonesia.
“Pemilihan umum ini yang bersih jujur adil dan berintegritas dengan cara adalah menolak politik uang, menolak pemberian apapun juga yang berkaitan dengan pemilihan,” ujar Wawan.
Pendalaman rekam jejak calon mudah dilakukan. Sebab, banyak media massa yang sudah memberitakan latar belakang para calon, salah satunya Medcom.id.
Baca juga : Jokowi di Antara Chief dan ‘Thief’ of State
KPK berharap pemungutan suara dalam Pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil. Masyarakat diminta memilih calon berdasarkan hasil analisis rekam jejak, bukan karena pemberian.
“KPK terus mengampanyekan hajar serangan fajar dalam betuk kampanye-kampanye yang sifatnya kepada seluruh stekholder baik itu masyarakat maupun terhadap para penyelenggaraan pemilu, juga termasuk para peserta pemilu,” tegas Wawan. (Z-3)
Baca juga : 3 Jurus Cegah Korupsi Akan Dimaksimalkan pada Pemilu 2024
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Dengan banyak perbedaan, suku, agama, bahasa, dan ras menjadi modal untuk meneruskan perjuangan para terdahulu.
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Potensi risiko gangguan kejiwaan di kalangan caleg menjadi atensi manajemen RSUD Sayang.
RUMAH sakit (RS) Otto, di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat menyatakan telah menyiapkan ruangan dan layanan khusus untuk para calon legislatif (caleg) yang stres.
Caleg yang mengalami gangguan mental usai pencoblosan dilayani di klinik psikiatri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved