Headline

Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.

Fokus

Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.

Guru Besar dan Dosen ITB Suarakan Keprihatinan atas Kepemimpinan Bangsa

Sugeng Sumariyadi
05/2/2024 19:02
Guru Besar dan Dosen ITB Suarakan Keprihatinan atas Kepemimpinan Bangsa
Sejumlah guru besar dan dosen ITB menghadiri deklarasi akademik, di Sabuga.(MI/SUGENG SUMARIYADI)

KEPRIHATINAN terhadap kondisi bangsa juga disuarakan guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB). Mereka menerbitkan Deklarasi Akademik Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Berintegritas Mencegah Kemunduran Demokrasi.

Dalam deklarasi, mereka mengeluarkan 9 poin pernyataan yang dibacakan Nedina Sari, di Sasana Budaya Ganesha, Senin (5/2). Di antaranya, para guru besar dan dosen ITB itu mendukung Pemilihan Presiden yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.

"Kami juga mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas," ungkap Nedina.

Baca juga : Anies dan Surya Paloh akan Hadiri Konsolidasi Akbar NasDem Sulsel

ITB juga mendukung pemimpin dan pihak yang terlibat dalam pemilu utnuk menjunjung sikap netral dan non partisan dalam proses demokrasi. Mereka harus berada di atas semua kelompok dan golongan.

Para guru besar itu mendorong pemimpin dan pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi. "Berikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontenstan pilpres untuk menjaga pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," tandasnya.

Sebelum pembacaan deklasi akademik itu, Prof Yasraf Amir Piliang mengatakan deklarasi ini dilatarbelakangi keprihatinan sivitas akademika ITB melihat kemunduran demokrasi yang dialami Bangsa Indonesia.

Baca juga : Pilihyangbener.id Berupaya Bantu Calon Pemilih Kenali Calegnya

"Kemunduran adab dan moral ini bermula dari kebijakan untuk melaksanakan pemilu langsung. Pemilu langsung merupakan pengkhiatan terhadap Pancasila, yang menjunjung nilai-nilai permusyawaratan," ungkapnya.

Pendiri dan bapak bangsa, ujar dia, sudah menetapkan lewat perenungan panjang bahwa sistem yang terbaik diterapkan di Indonesia ialah permusyawaratan. Namun, setelah reformasi, ada perubahan yang dilakukan dengan menerapkan sistem pemilu langsung.

"Pemilu langsung tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila, khususnya sila keempat. Pemilu langsung telah menerbitkan banyak dosa, yang membuat moral dan adab bangsa ini melorot," tandas Prof Yasraf.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya

Bisnis

Wisata
Kuliner