Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi hingga saat ini belum menerima tembusan aturan yang berkaitan tentang tahapan kampanye dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal masa kampanye pemilu telah memasuki hari kedua.
Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif menyebutkan, tembusan yang belum diberikan KPU di antaranya jadwal kampanye, susunan tim kampanye serta daftar media sosial yang digunakan untuk berkampanye. Padahal, hal itu penting untuk mengontrol atau mengawasi aktivitas kampanye peserta pemilu.
"Sanksinya memang tidak ada, hanya saja ini akan akan berdampak pada
kerawanan sengketa pemilu. Kami minta segera, supaya Bawaslu bisa melakukan mitigasi," kata Fathir, Rabu (29/11).
Atas keterlambatan ini, dirinya menilai KPU Cimahi kurang kooperatif dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Dengan tahapan kampanye yang baru dimulai, pihaknya mengimbau KPU segera berkoordinasi dengan Bawaslu sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu.
"Tentunya penyelesaian masalah itu kami harap bisa diselesaikan dengan
baik, dengan kondusif, sehingga tidak memicu persoalan lain," ujarnya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan
Masyarakat (P2HM), Akhmad Yasin Nugraha mengungkapkan, kolaborasi dan
koordinasi antara KPU dan Bawaslu belum terjalin.
Sebagai penyelenggara pemilu, lanjut Yasin, harusnya KPU segera
mengeluarkan regulasi teknis agar bisa lebih leluasa menginformasikan dan menyosialisasikan kepada masyarakat dan peserta pemilu.
"Sampai saat ini KPU Cimahi belum mensosialisasikan teknis dan aturan itu secara penuh. Dampaknya akan berimbas pada laporan dan temuan yang
diterima Bawaslu karena kurangnya informasi yang didapat peserta pemilu
tentang aturan main di tahapan kampanye," bebernya.
Menurut Yasin, informasi terkait tahapan pemilu seperti jadwal kampanye, tim kampanye, maupun pelaksana kampanye mestinya dihembuskan pada H-3 pelaksanaan kampanye.
"Karena belum ada, jadi kita merancang sendiri strategi pengawasan baik di jajaran tingkat kota sampai ke tingkat kelurahan," jelasnya. (SG)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi bertekad melakukan perubahan tata ruang di wilayah Puncak dan Megamendung, di Kabupaten Bogor.
HUJAN deras di wilayah Lembang Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (5/7) sore menimbulkan bencana longsor dan banjir.
PEMERINTAH Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyoroti beberapa kasus miris seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, sodomi yang terjadi.
Status siaga 3 yang sudah terjadi selama empat jam lebih ini membuatnya khawatir dengan kondisi hilir.
Penerapan inovasi menjadi faktor penting bagi perusahaan logistik dalam memenangkan persaingan global
Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi aktif Rumah Zakat dalam memperluas jangkauan manfaat zakat
Di Bandung, kendaraan ini dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Bandung, BAIC X55-II Lite dibanderol Rp384 juta, sedangkan BAIC X55-II Prime seharga Rp433 juta.
Sampah di sini sudah cukup lama tidak tertangani dengan baik dan volumenya besar,
Ciri-cirinya, warna padi berubah menguning dan mulai mengering sebelum waktunya.
Pada 2024, Kasus DBD di Kabupaten Purwakarta sebanyak 1,088 dengan 14 kematian.
Peringatan dirayakan dengan menggelar aksi donor darah, kegiatan borong dan berbagi produk UMKM binaan, pemeriksaan kesehatan gratis bagi amil, serta doa bersama untuk Palestina
BSU 2025 merupakan salah satu bentuk keberlanjutan bantuan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja sektor formal berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta
Pernyataan KDM yang secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk tidak bekerja sama dengan media telah menyulut amarah dan kekecewaan di kalangan jurnalis.
Pembahasan RTRW ini sangat penting karena berdampak terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat
Penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi dilakukan setelah sebelumnya dilakukan upaya preventif maupun sosialisasi.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
Sidang digelar di Ruang Kartika dilakukan secara tertutup sebagai perkara tindak pidana kekerasan seksual.
Tahun ini, Pegadaian Kanwil X Jawa Barat bekerja sama dengan Divisi Unit Usaha Syariah menyelenggarakan khitan massal gratis dengan total 320 anak dari kalangan nasabah dan masyarakat umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved