Cianjur Ancang-ancang Implementasikan Wajib Belajar 13 Tahun

DINAS Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, bersiap mengimplementasikan wajib belajar 13 tahun. Salah satu upayanya ialah memperkuat optimalisasi peran di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD).

Kepala Bidang PAUD Nonformal dan Informal Disdikpora Kabupaten Cianjur,
Jajang Sutisna, mengatakan kebijakan wajib belajar 13 tahun masih sebatas informasi. Sampai saat ini Disdikpora Kabupaten Cianjur belum mendapatkan informasi secara tertulis.

"Dengan kebijakan dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) terkait wajar 13 tahun yang sudah dicanangkan, kami di daerah tentu harus mempersiapkannya. Apalagi dengan diluncurkannya kebijakan transisi PAUD ke SD, kebijakan wajar dikdas 13 tahun ini tentu cukup sinkron," kata Jajang, Jumat (24/11).

Dia menuturkan transisi PAUD ke SD merupakan tindak lanjut antara
pendidikan di tingkat pra-SD ke jenjang SD. Sebab, mengawali jenjang pendidikan dasar atau tingkat SD itu sebetulnya anak didik tidak
harus dipaksakan mengikuti pembelajaran membaca menulis dan berhitung atau calistung.

"Mestinya di awal SD itu hanya menggali potensi-potensi dasar anak didik. Jadi meneruskan dari jenjang PAUD," ungkapnya.

Pada prinsipnya, lanjut Jajang, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat  tentu di daerah akan mempersiapkannya secara optimal. Hanya, mungkin implementasinya dilakukan secara bertahap.

"Jadi kita secara nasional maupun di daerah sudah mempersiapkan. Tetapi
mungkin itu bertahap," tegasnya.

Di Kabupaten Cianjur terdapat sebanyak 1.728 PAUD hingga pertengahan tahun ini. Menurur Jajang, jumlah PAUD sebetulnya relatif dinamis karena dalam perjalanan kadang ada yang tutup, namun ada juga yang membuka baru.

"Jenjang PAUD itu terdiri dari TK, Kober (kelompok belajar), serta SPS
(Satuan PAUD Sejenis)," katanya.

Jajang menuturkan perkembangan PAUD di Kabupaten Cianjur sampai sekarang terpantau berjalan sesuai aturan. Ada enam program unggulan Kementerian Dikbud Ristek yang menjadi fokus untuk bisa diimplementasikan.

"Ada raport pendidikan, ada PBD (perencanaan berbasis data), ada Sulingjar (survei lingkungan belajar), kemudian ada TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan), dan lainnya," pungkas Jajang. (SG)