Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Muhammad Farhan Fraksi menggelar reses dengan mengunjungi Kota Bandung dan Cimahi, Jumat (20/10). Dengan tema Sama-Sama Bersama Bantu Sesama, dia mengunjungi warga di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung.
Bersama anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi NasDem, Rendiana Awangga, keduanya membahas BPJS UHC (Universal Health Coverage) dan tengkes di Kota Bandung.
"BPJS UHC merupakan sebuah program yang sudah dilaksanakan di Kota Bandung sejak dua tahun lalu. Setiap tahunnya Pemerintah Kota menganggarkan Rp240 miliar untuk BPJS UHC, yang menjadi solusi permasalahan kesehatan di Kota Bandung," kata Rendiana.
Menurut dia, dengan menggunakan BPJS UHC, masyarakat yang memiliki KTP Kota Bandung dan minimal sudah tinggal di Kota Bandung selama satu tahun dapat menggunakan BPJS UHC tanpa memiliki BPJS. Mereka cukup datang ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit, dan cukup menggunakan BPJS UHC.
Sementara Muhammad Farhan mengungkapkan, Pasir Impun merupakan Kelurahan di Kota Bandung yang tingkat kesejahteraannya sudah baik, tetapi bukan berarti masalah sosialnya tidak ada.
"Seperti yang saya dengar dari warga, ada masalah pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah yang tidak merata. Hal itu tersebut penting untuk diperhatikan, karena ada masyarakat yang tidak mampu atau terlantar tidak mendapatkan bantuan," ungkapnya.
Dalam soal tengkes, Farhan menyatakan pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi. "Masalah tengkes harus ditangani pemerintah daerah dengan membuat edukasi hingga ke tingkat bawah."
Terkait masalah sampah, Muhammad Farhan mengungkapkan, setiap hari warga Kota Bandung memproduksi 1.509 ton sampah, "Dari sekian banyak itu, 700 ton adalah sampah organik alias bekas makanan."
Menurut dia, hanya 11% RW di seluruh Kota Bandung yang melaksanakan Kang Pisman. "Jadi memang memilah sampah itu tidak mudah. Kang Pisman itu konsep yang bagus tetapi tidak dilaksanakan oleh kita semua, dan ini problem buat kita semua." (SG)
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved