Komunikasi Minim Empati

MEMPERBAIKI komunikasi ke rakyat menjadi tugas terbaru yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Prabowo menyampaikan secara langsung soal itu pada sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3).

Hanya dalam hitungan hari, Prabowo, melalui Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, kembali mengingatkan pentingnya memperbaiki komunikasi ke rakyat. Sudaryono mengungkapkan itu seusai bertemu dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/3).

Kita tentu mengapresiasi niat baik tersebut. Prabowo memakai kerangka berpikir yang benar, yakni tidak boleh rakyat disakiti oleh pemerintah, baik itu lewat perbuatan maupun kata-kata. Dalam alam demokrasi, berkomunikasi dengan tulus ke rakyat adalah keniscayaan.

Lebih dari itu, publik mendorong agar niat Prabowo tidak hanya pemanis kata-kata. Janganlah hal itu menjadi gincu belaka di tengah sejumlah pernyataan kontroversial dari beberapa pembantunya yang datang bertubi-tubi.

Yang terakhir, blunder muncul dari ucapan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam merespons teror kepala babi yang dikirimkan ke redaksi Tempo. Hasan menyarankan agar bangkai kepala babi itu dimasak saja.

Ada juga pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak yang menyebut para pengkritik penaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari mayor ke letkol sebagai 'orang-orang berotak kampungan'.

Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut perekonomian kita lebih hebat daripada Timor Leste juga ditanggapi nyinyir berbagai kalangan. Atau, pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional yang menyebut sepak bola kita tidak maju karena pemainnya kurang asupan makanan bergizi.

Ada pula pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy yang menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati sempat membuat heboh pada Desember lalu. Ia mengedepankan diksi 'rakyat jelata' terkait dengan polemik pedagang es teh yang diolok-olok oleh Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana.

Berbagai pernyataan yang keluar pagar itu menandakan buruknya orkestrasi komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada publik. Kantor Komunikasi Kepresidenan yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi yang mempererat hubungan antara pemerintah dan rakyat, juga para pembantu presiden, malah berubah menjadi faktor perusak yang memperburuk situasi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak sensitif.

Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda bagaimana segera memperbaiki model komunikasi yang mulai dirasakan nirempati, bahkan sebagian dinilai menyakiti. Kita mengingatkan akan tanggung jawab moral yang besar di pundak para pejabat dengan tantangan yang juga kian membesar ini.

Kalau memang serius ingin memperbaiki komunikasi dengan rakyat, manfaatkan momentum yang ada di depan mata. Orang nomor satu di Republik ini harus cepat bertindak dan jangan biarkan momentum penting terlewat begitu saja.

Para menteri yang masih buruk dalam berkomunikasi dengan rakyat akan berpikir ribuan kali untuk melakukan hal serupa bila perbaikan dan evaluasi dilakukan segera. Pesan yang hendak disampaikan Prabowo kepada para pejabat negara kemudian menjadi lebih bermakna. Ucapan berbau kontroversi pada akhirnya bisa disapu bersih.

Dengan menunjukkan bahwa kesalahan berkomunikasi dengan rakyat tidak akan berlalu begitu saja, Prabowo menciptakan efek jera bagi para menteri dan pejabat lainnya. Ini lebih berharga ketimbang sekadar kata-kata karena aksi nyata lebih kuat daripada imbauan belaka.