Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
MEMPERBAIKI komunikasi ke rakyat menjadi tugas terbaru yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Prabowo menyampaikan secara langsung soal itu pada sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3).
Hanya dalam hitungan hari, Prabowo, melalui Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, kembali mengingatkan pentingnya memperbaiki komunikasi ke rakyat. Sudaryono mengungkapkan itu seusai bertemu dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/3).
Kita tentu mengapresiasi niat baik tersebut. Prabowo memakai kerangka berpikir yang benar, yakni tidak boleh rakyat disakiti oleh pemerintah, baik itu lewat perbuatan maupun kata-kata. Dalam alam demokrasi, berkomunikasi dengan tulus ke rakyat adalah keniscayaan.
Lebih dari itu, publik mendorong agar niat Prabowo tidak hanya pemanis kata-kata. Janganlah hal itu menjadi gincu belaka di tengah sejumlah pernyataan kontroversial dari beberapa pembantunya yang datang bertubi-tubi.
Yang terakhir, blunder muncul dari ucapan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam merespons teror kepala babi yang dikirimkan ke redaksi Tempo. Hasan menyarankan agar bangkai kepala babi itu dimasak saja.
Ada juga pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak yang menyebut para pengkritik penaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari mayor ke letkol sebagai 'orang-orang berotak kampungan'.
Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut perekonomian kita lebih hebat daripada Timor Leste juga ditanggapi nyinyir berbagai kalangan. Atau, pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional yang menyebut sepak bola kita tidak maju karena pemainnya kurang asupan makanan bergizi.
Ada pula pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy yang menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati sempat membuat heboh pada Desember lalu. Ia mengedepankan diksi 'rakyat jelata' terkait dengan polemik pedagang es teh yang diolok-olok oleh Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana.
Berbagai pernyataan yang keluar pagar itu menandakan buruknya orkestrasi komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada publik. Kantor Komunikasi Kepresidenan yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi yang mempererat hubungan antara pemerintah dan rakyat, juga para pembantu presiden, malah berubah menjadi faktor perusak yang memperburuk situasi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak sensitif.
Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda bagaimana segera memperbaiki model komunikasi yang mulai dirasakan nirempati, bahkan sebagian dinilai menyakiti. Kita mengingatkan akan tanggung jawab moral yang besar di pundak para pejabat dengan tantangan yang juga kian membesar ini.
Kalau memang serius ingin memperbaiki komunikasi dengan rakyat, manfaatkan momentum yang ada di depan mata. Orang nomor satu di Republik ini harus cepat bertindak dan jangan biarkan momentum penting terlewat begitu saja.
Para menteri yang masih buruk dalam berkomunikasi dengan rakyat akan berpikir ribuan kali untuk melakukan hal serupa bila perbaikan dan evaluasi dilakukan segera. Pesan yang hendak disampaikan Prabowo kepada para pejabat negara kemudian menjadi lebih bermakna. Ucapan berbau kontroversi pada akhirnya bisa disapu bersih.
Dengan menunjukkan bahwa kesalahan berkomunikasi dengan rakyat tidak akan berlalu begitu saja, Prabowo menciptakan efek jera bagi para menteri dan pejabat lainnya. Ini lebih berharga ketimbang sekadar kata-kata karena aksi nyata lebih kuat daripada imbauan belaka.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved