Menjaga Danantara

TUJUAN baik, luhur, dan mulia harus dicapai dengan cara-cara yang benar. Tidak boleh sebuah tujuan ditempuh dengan cara-cara yang menyimpang, apalagi sampai melanggar hukum dan etika. Itu pula yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2).

Jaminan dari Kepala Negara itu melegakan karena sebelum peluncuran itu dilakukan, BPI Danantara disebut-sebut tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Publik tentu dibuat cemas dengan ketiadaan transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Masyarakat khawatir akan potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan aset negara yang teramat besar itu, yang mencapai US$900 miliar atau sekitar Rp14.670 triliun.

Dengan begitu besarnya aset Danantara, tentu semua menginginkan pengelolaan yang sangat hati-hati, transparan, dan akuntabel. Mesti ada sistem pengawasan yang ketat, mekanisme evaluasi yang jelas, serta keterlibatan luas aparat hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK agar dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk pembangunan. Keterlibatan aparat penegak hukum, juga BPK, harus dibuka selebar-lebarnya dan seluas-luasnya demi meminimalkan potensi penyimpangan yang merugikan negara.

Maka, Presiden Prabowo telah menangkap keresahan masyarakat tersebut. Ia kemudian menegaskan Danantara harus dikelola dengan transparan dan bisa diaudit setiap saat. Penegasan Prabowo itu, selain melegakan, patut diapresiasi.

Ada angin segar bagi pengelolaan Danantara yang transparan dan akuntabel sehingga praktik yang mengarah ke berbagai penyalahgunaan bisa dicegah sejak dini. Komitmen Prabowo itu sekaligus melapangkan jalan Danantara yang sejak awal dipersiapkan sebagai instrumen pembangunan nasional dalam mengoptimalkan kekayaan Indonesia.

Hanya, publik masih harus diyakinkan bahwa Danantara memang akan dikelola secara transparan. Masyarakat masih dihantui dengan kasus megakorupsi Asuransi Jiwasraya yang menyisakan trauma dan kecurigaan terhadap pengelolaan dana yang besar. Terjadi manipulasi perdagangan saham supaya harganya naik sangat signifikan. Padahal, fundamen perusahaan tidak berkinerja baik, merugi bahkan tidak layak investasi.

Sebagian yang ragu-ragu juga membandingkan dengan kasus di lembaga sejenis, yakni sovereign wealth fund (SWF) di sejumlah tempat, yang tersandung masalah akibat fraud atau tidak adanya akuntabilitas pengelolanya.

Pengalaman pahit seperti itu yang membuat publik terkesan tidak mudah percaya bahwa Danantara akan terhindar dari masalah. Masyarakat sudah terlalu kenyang dengan janji manis sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam menaruh kepercayaan pada kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan investasi.

Situasi seperti itu tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Prabowo harus bekerja keras untuk menyiapkan langkah-langkah nyata sehingga masyarakat bisa diyakinkan bahwa Danantara akan dikelola secara transparan, hati-hati, penuh tanggung jawab, dan terbuka untuk diaudit. Pasar juga mesti teryakinkan bahwa Danantara benar-benar bisa memberi manfaat buat negara dan rakyat, bukan malah sebaliknya.

Kita menyambut gembira Danantara. Kita akan semakin gembira jika cita-cita yang ditekadkan untuk lahirnya Danantara itu bisa terwujud sepenuhnya.

Oleh sebab itu, jaga Danantara sekuat tenaga agar tidak jatuh ke lubang yang sama seperti lembaga sejenis di sejumlah negara. Karena itu pula, janji Presiden bahwa Danantara dikelola secara hati-hati, transparan, bisa diawasi siapa saja, mesti dilaksanakan sepenuh-penuhnya.