Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Peradilan Bersih, Martabat Pulih

12/2/2025 05:00

KERICUHAN terjadi dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis (6/2) pekan lalu. Dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, pihak terdakwa Razman Nasution meneriakkan kata-kata permintaan agar majelis hakim yang menangani perkara diganti. Salah satu anggota tim kuasa hukum Razman bahkan sampai beraksi naik ke meja. Mereka menilai majelis hakim tidak netral.

Mahkamah Agung (MA) menginstruksikan PN Jakarta Utara melaporkan pihak Razman kepada kepolisian dengan tuduhan penghinaan terhadap pengadilan. Instruksi itu direspons Razman bersama koleganya dengan mendatangi MA, kembali menuntut majelis hakim yang menangani perkaranya diganti. Razman juga mengulik-ngulik borok hakim hingga hakim agung dengan mencontohkan kasus suap dan gratifikasi mantan pejabat MA Zarof Ricar.

Di satu sisi, aksi gaduh Razman bersama tim pengacaranya telah menginjak-injak kehormatan dan keluhuran martabat hakim, juga mengganggu ketertiban di ruang sidang. Pada perspektif yang lain, sikap Razman dan tim, walau amat salah, turut menyuarakan keresahan para pencari keadilan.

Kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, terdakwa penganiaya dan pembunuh kekasihnya, menguak praktik busuk hakim mulai dari tingkat PN hingga MA. Itu pun diyakini baru mencuil peran mafia peradilan karena baru satu perkara yang diungkap melibatkan Zarof Ricar.

Seusai pensiun, Zarof masih bergigi sebagai makelar kasus. Terlihat dari dugaan perannya dalam kasus vonis Ronald Tannur. Zarof bersama pengacara Ronald disebut jaksa melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap hakim agung Soesilo sebesar Rp5 miliar pada tingkat kasasi.

Saat masih menjabat di MA, sepak terjang Zarof pun mencengangkan. Zarof didakwa menerima suap dan gratifikasi hampir Rp1 triliun ditambah 51 kilogram emas selama periode 2012-2022. Bila dikonversi dengan harga pada 2012, nilai 51 kilogram emas setara sedikitnya Rp28,8 miliar. Kini harga emas tersebut bernilai sekitar Rp86,3 miliar.

Bila dirata-rata per perkara kasasi di MA suap yang diberikan Rp5 miliar, artinya Rp915 miliar ditambah Rp28,8 miliar yang diterima Zarof tersebut melibatkan 188 perkara. Entah sudah berapa hakim agung yang menerima suap dan gratifikasi.

Dalam sidang terhadap tiga hakim PN Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald, jaksa mendakwa ketiganya menerima suap Rp4,6 miliar. Putusan vonis bebas dari ketiga hakim, meski mengoyak-ngoyak rasa keadilan, dibela habis-habisan oleh Ketua PN Surabaya Dadi Rachmadi. Ia menyebut ketiganya profesional. Belakangan, Dadi turut ditindak Kejaksaan Agung.

Saat polemik vonis bebas Ronald bergulir, MA ikut memberikan pembelaan dengan tidak melakukan apa-apa. Rekomendasi Komisi Yudisial (KY) untuk memberhentikan ketiga hakim PN Surabaya sempat tidak diindahkan. Baru setelah Kejagung menetapkan mereka sebagai tersangka, MA bertindak.

MA kerap berlindung di belakang dalih diskresi hakim dan menjunjung asas hukum res yudicata pro varitate habetur. Asas itu menyatakan putusan hakim harus dianggap benar hingga ada pembatalan putusan oleh pengadilan lebih tinggi. Sikap MA yang amat pasif dan cenderung mengultuskan diskresi hakim makin memperburuk kepercayaan publik yang sudah ambruk. Perbaikan integritas para hakim sudah amat mendesak dan menuntut peran aktif MA.

Publik harus yakin masih lebih banyak jumlah hakim berintegritas ketimbang hakim tercela. Akan tetapi, borok harus disembuhkan, bila perlu diamputasi. Jika tidak, seluruh bagian tubuh akan ikut sakit.

Muruah pengadilan mesti dibangkitkan kembali agar para hakim benar-benar bermartabat karena menangani setiap perkara dengan adil, tanpa suap, tanpa gratifikasi, dan tanpa intervensi orang kuat.

 



Berita Lainnya
  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.