Headline

Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.

Evaluasi demi Memupus Kontroversi

08/2/2025 05:00

DALAM pemerintahan, bongkar pasang kabinet merupakan hal lumrah. Reshuffle kabinet bukanlah hal tabu. Setiap pemerintahan memiliki tantangan yang terus berkembang.

Penyesuaian sering kali diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Itu termasuk dalam pemerintahan yang tengah dijalankan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Wacana untuk melakukan evaluasi menteri ialah hal biasa yang bisa dilakukan. Itu disebabkan mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogratif yang melekat pada seorang presiden.

Presiden tentu ingin memastikan bahwa setiap anggota kabinet selaras dengan visinya dan bekerja dengan dedikasi penuh untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, evaluasi rutin terhadap para menteri menjadi bagian penting dari strategi pemerintahan yang dinamis.

Presiden harus memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya menjalankan seluruh visi, misi, dan programnya. Artinya, seluruh anggota kabinet tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri dalam menjalankan tugas mereka. Semuanya harus bekerja dengan mengacu kepada visi-misi milik presiden.

Perihal tidak selarasnya tindakan menteri dengan kebijakan Presiden Prabowo itu terungkap lewat pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengungkapkan, ada menteri-menteri yang mulai kurang seirama dengan Presiden yang tampaknya merujuk pada sejumlah kebijakan yang digulirkan oleh menteri-menteri di Kabinet Merah Putih.

Harus diakui beberapa kebijakan para pembantu presiden belakangan ini memang lebih terasa nuansa kontroversinya ketimbang menawarkan solusi. Alih-alih berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat, kebijakan yang muncul akhir-akhir ini malah cenderung menyusahkan rakyat.

Isyarat perombakan terhadap Kabinet Merah Putih yang usianya baru seumur jagung itu juga telah disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan ulang tahun ke-102 NU di Jakarta. Presiden dengan tegas memperingatkan para menteri dan kepala lembaga pemerintah bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar.

Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik. Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.

Peringatan Presiden itu jelas sebuah penegasan bahwa para menteri dituntut tetap sejalan dengan visi dan misi pemerintahan. Jika para pembantu presiden itu tetap mbalelo, jangan ragu untuk melakukan perombakan kabinet.

Perombakan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan sebuah upaya strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Langkah yang perlu dilakukan Presiden untuk tetap membuat seluruh jajaran kabinet menjalankan visi, misi, dan programnya.

Langkah itu tentu akan menjadi ujian bagi stabilitas pemerintahan Prabowo. Jika reshuffle benar-benar dilakukan, publik akan menilai apakah perombakan tersebut membawa perubahan nyata atau sekadar strategi politik. Kalau reshuffle tidak dilakukan, rakyat tetap akan menilai sejauh mana dan seefektif apa evaluasi yang dilakukan tanpa 'pergantian pemain'.

Yang pasti setiap keputusan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan mampu memperkuat pemerintahan dalam menghadapi tantangan ke depan.

 

 



Berita Lainnya
  • Akhiri Biaya Politik Tinggi

    21/1/2026 05:00

    Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.

  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.

  • Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

    19/1/2026 05:00

    PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.

  • Jangan Remehkan Alarm Rupiah

    17/1/2026 05:00

    PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun. 

  • Aset Dirampas, Koruptor Kandas

    16/1/2026 05:00

    SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.

  • Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh

    15/1/2026 05:00

    TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.

  • Point of No Return IKN

    14/1/2026 05:00

    POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.

  • Hentikan Kriminalisasi Kritik

    13/1/2026 05:00

    KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.

  • Basmi Habis Benalu Pajak

    12/1/2026 05:00

    BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.

  • Syahwat Materi di Jalan Suci

    10/1/2026 05:00

    KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.

  • Satu Pengadilan Beda Kesejahteraan

    09/1/2026 05:00

    HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.

  • Menjaga Muruah Pengadilan

    08/1/2026 05:00

    Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.

  • Dikepung Ancaman Krisis Global

    07/1/2026 05:00

    SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.

  • Menagih Bukti UU Perampasan Aset

    06/1/2026 05:00

    DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret

  • Jamin Rasa Aman di Ruang Kritik

    05/1/2026 05:00

    DALAM sebuah negara yang mengeklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan.

  • Jangan Lamban lagi Urus Bencana

    03/1/2026 05:00

    REKONSTRUKSI dan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara kembali menempatkan negara pada ujian penting.