Headline

Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.

Fokus

Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.

Evaluasi demi Memupus Kontroversi

08/2/2025 05:00

DALAM pemerintahan, bongkar pasang kabinet merupakan hal lumrah. Reshuffle kabinet bukanlah hal tabu. Setiap pemerintahan memiliki tantangan yang terus berkembang.

Penyesuaian sering kali diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Itu termasuk dalam pemerintahan yang tengah dijalankan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Wacana untuk melakukan evaluasi menteri ialah hal biasa yang bisa dilakukan. Itu disebabkan mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogratif yang melekat pada seorang presiden.

Presiden tentu ingin memastikan bahwa setiap anggota kabinet selaras dengan visinya dan bekerja dengan dedikasi penuh untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, evaluasi rutin terhadap para menteri menjadi bagian penting dari strategi pemerintahan yang dinamis.

Presiden harus memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya menjalankan seluruh visi, misi, dan programnya. Artinya, seluruh anggota kabinet tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri dalam menjalankan tugas mereka. Semuanya harus bekerja dengan mengacu kepada visi-misi milik presiden.

Perihal tidak selarasnya tindakan menteri dengan kebijakan Presiden Prabowo itu terungkap lewat pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengungkapkan, ada menteri-menteri yang mulai kurang seirama dengan Presiden yang tampaknya merujuk pada sejumlah kebijakan yang digulirkan oleh menteri-menteri di Kabinet Merah Putih.

Harus diakui beberapa kebijakan para pembantu presiden belakangan ini memang lebih terasa nuansa kontroversinya ketimbang menawarkan solusi. Alih-alih berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat, kebijakan yang muncul akhir-akhir ini malah cenderung menyusahkan rakyat.

Isyarat perombakan terhadap Kabinet Merah Putih yang usianya baru seumur jagung itu juga telah disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan ulang tahun ke-102 NU di Jakarta. Presiden dengan tegas memperingatkan para menteri dan kepala lembaga pemerintah bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar.

Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik. Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.

Peringatan Presiden itu jelas sebuah penegasan bahwa para menteri dituntut tetap sejalan dengan visi dan misi pemerintahan. Jika para pembantu presiden itu tetap mbalelo, jangan ragu untuk melakukan perombakan kabinet.

Perombakan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan sebuah upaya strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Langkah yang perlu dilakukan Presiden untuk tetap membuat seluruh jajaran kabinet menjalankan visi, misi, dan programnya.

Langkah itu tentu akan menjadi ujian bagi stabilitas pemerintahan Prabowo. Jika reshuffle benar-benar dilakukan, publik akan menilai apakah perombakan tersebut membawa perubahan nyata atau sekadar strategi politik. Kalau reshuffle tidak dilakukan, rakyat tetap akan menilai sejauh mana dan seefektif apa evaluasi yang dilakukan tanpa 'pergantian pemain'.

Yang pasti setiap keputusan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan mampu memperkuat pemerintahan dalam menghadapi tantangan ke depan.

 

 



Berita Lainnya
  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.

  • Urgensi Menaikkan Bantuan Parpol

    24/5/2025 05:00

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.

  • Pertaruhan Kejagung di Kasus Sritex

    23/5/2025 05:00

    SUDAH jatuh tertimpa tangga, masih lagi tertabrak mobil.