Headline

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

Evaluasi demi Memupus Kontroversi

08/2/2025 05:00

DALAM pemerintahan, bongkar pasang kabinet merupakan hal lumrah. Reshuffle kabinet bukanlah hal tabu. Setiap pemerintahan memiliki tantangan yang terus berkembang.

Penyesuaian sering kali diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Itu termasuk dalam pemerintahan yang tengah dijalankan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Wacana untuk melakukan evaluasi menteri ialah hal biasa yang bisa dilakukan. Itu disebabkan mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogratif yang melekat pada seorang presiden.

Presiden tentu ingin memastikan bahwa setiap anggota kabinet selaras dengan visinya dan bekerja dengan dedikasi penuh untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, evaluasi rutin terhadap para menteri menjadi bagian penting dari strategi pemerintahan yang dinamis.

Presiden harus memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya menjalankan seluruh visi, misi, dan programnya. Artinya, seluruh anggota kabinet tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri dalam menjalankan tugas mereka. Semuanya harus bekerja dengan mengacu kepada visi-misi milik presiden.

Perihal tidak selarasnya tindakan menteri dengan kebijakan Presiden Prabowo itu terungkap lewat pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengungkapkan, ada menteri-menteri yang mulai kurang seirama dengan Presiden yang tampaknya merujuk pada sejumlah kebijakan yang digulirkan oleh menteri-menteri di Kabinet Merah Putih.

Harus diakui beberapa kebijakan para pembantu presiden belakangan ini memang lebih terasa nuansa kontroversinya ketimbang menawarkan solusi. Alih-alih berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat, kebijakan yang muncul akhir-akhir ini malah cenderung menyusahkan rakyat.

Isyarat perombakan terhadap Kabinet Merah Putih yang usianya baru seumur jagung itu juga telah disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan ulang tahun ke-102 NU di Jakarta. Presiden dengan tegas memperingatkan para menteri dan kepala lembaga pemerintah bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar.

Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik. Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.

Peringatan Presiden itu jelas sebuah penegasan bahwa para menteri dituntut tetap sejalan dengan visi dan misi pemerintahan. Jika para pembantu presiden itu tetap mbalelo, jangan ragu untuk melakukan perombakan kabinet.

Perombakan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan sebuah upaya strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Langkah yang perlu dilakukan Presiden untuk tetap membuat seluruh jajaran kabinet menjalankan visi, misi, dan programnya.

Langkah itu tentu akan menjadi ujian bagi stabilitas pemerintahan Prabowo. Jika reshuffle benar-benar dilakukan, publik akan menilai apakah perombakan tersebut membawa perubahan nyata atau sekadar strategi politik. Kalau reshuffle tidak dilakukan, rakyat tetap akan menilai sejauh mana dan seefektif apa evaluasi yang dilakukan tanpa 'pergantian pemain'.

Yang pasti setiap keputusan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan mampu memperkuat pemerintahan dalam menghadapi tantangan ke depan.

 

 



Berita Lainnya
  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.

  • Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi

    06/8/2025 05:00

    EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.

  • Merangkul yang tengah Resah

    05/8/2025 05:00

    BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.

  • Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti

    04/8/2025 05:00

    MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.

  • Membuka Pintu Rekonsiliasi

    02/8/2025 05:00

    Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.