Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PEMERINTAHAN baru di bawah pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang sebagai tonggak dalam mewujudkan harapan bersama Indonesia Emas 2045. Pada saat itu, Indonesia diimpikan sudah menjadi negara maju.
Namun, mimpi besar itu pasti tidak ringan. Ia butuh komitmen kuat, pikiran cerdas, juga ikhtiar superkeras. Karena itu, apa yang ditekadkan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan sejumlah target pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf adalah langkah yang tepat. Itu menjadi modal berharga untuk mendekatkan antara capaian dan impian.
Pelibatan para menteri pemerintahan Jokowi dalam komposisi kabinet Prabowo-Gibran, yang bisa dimaknai sebagai proses sinkronisasi kebijakan, tidak lagi menjadi hambatan bagi jalannya pemerintahan baru. Apalagi proses transisi kebijakan telah dilakukan jauh hari.
Dukungan pemerintahan saat ini yang tidak hanya dari sisi kebijakan untuk memuluskan transisi, tetapi juga mendorong 11 badan usaha milik negara (BUMN) untuk menggelar pesta rakyat menyambut Prabowo-Gibran, juga bisa memberikan energi positif bagi pemerintahan baru.
Namun, publik tentu berharap bahwa kemeriahan yang telah dipersiapkan tersebut tidak membuat pasangan ini terlarut dalam euforia pelantikan. Itu karena beragam tugas besar untuk menunaikan janji-janji kampanye Prabowo-Gibran sudah menanti.
Prabowo, salah satunya, sudah menjanjikan bergulirnya transformasi agar Indonesia bisa menjadi negara maju, bangsa adidaya. Salah satu bentuknya ialah menjawab tantangan global di bidang pertahanan keamanan, kemajuan teknologi, keunggulan ekonomi sehingga Indonesia bisa sejajar dengan bangsa maju.
Dengan visi sebesar itu, mestinya tidak ada yang namanya periode euforia, periode nostalgia. Pemerintahan baru harus segera mengupayakan kerja nyata dengan strategi-strategi yang jitu.
Proses transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo yang berlangsung positif mestinya menjadi modal utama. Karena itu, tidak ada jeda waktu lagi, setelah kabinet dilantik, segera tancap gas. Para menteri dan wakil menteri nantinya bisa langsung bekerja.
Belum lagi urusan penambahan jumlah kabinet yang lahir dari pemekaran dan pemisahan kementerian yang sudah ada plus pembentukan badan baru, juga makin menegaskan bahwa euforia pelantikan tidak boleh berlarut-larut. Situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja pun jadi tantangan nyata yang butuh solusi segera.
Satu hal yang perlu dijaga ialah komitmen Prabowo-Gibran untuk tancap gas jangan hanya besar dan kuat di awal, tetapi landai ketika sudah berjalan, lalu digas lagi di ujung. Konsistensi tancap gas mesti disetel di awal, di tengah, dan di ujung pemerintahan. Sebab, umumnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan baru ialah menggenjot di awal dan mengegas di setahun terakhir pemerintahan. Di tengah-tengah, mulai banyak yang mengendur.
Pemerintahan baru tidak lagi memiliki kemewahan untuk berleha-leha. Visi Indonesia Emas 2045 menuntut kerja keras pemerintahan. Mimpi sebesar itu akan sulit tercapai jika pemerintahan bermental suam-suam kuku, yakni sungguh-sungguh bekerja hanya pada permulaan, tapi kemudian memble.
Prabowo-Gibran dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang tidak ringan. Karena itu, ia butuh konsistensi, persistensi, dan stok motivasi.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved