Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Diduga masih ada aset-aset Nurhadi yang belum terungkap.
Sejumlah kepemilikan aset Nurhadi dinilai tidak wajar lantaran terindikasi adanya penyamaran dengan menggunakan nama pihak lain.
Pelayanan publik tetap dibuka melalui aplikasi berbasis web mkri.id.
Pengusaha meminta penerapan prinsip fiktif positif bahwa dalam permohonan perizinan dianggap disetujui jika dalam batas waktu tertentu tidak ada keputusan dari pemda.
Ada hal yang lebih luas dalam beragama, yakni pemahaman terhadap Al Quran secara kontekstual serta memandang kelompok yang berkeyakinan beda secara toleran.
Demokrasi sering menghadapkan dua hal yang sama-sama diperlukan tetapi bertentangan.
Penyidikan terkait jasa konsultasi bisnis asuransi dan reasuransi di Jasindo kurun waktu 2008 hingga 2012.
Pembuktian kasus, menurut saksi ahli, harus memastikan buktinya berupa surat jalan palsu diperlihatkan ke majelis hakim.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan buku itu mengungkap salah satu sebab negara gagal yakni korupsi.
Adet rampasan terbesar yang diserahkan berasal dari perkara korupsi eks Bupati Bangkalan Fuad Amin
Pemohon lebih banyak menyampaikan dampak kerugian bersifat ekonomis ketimbang kerugian konstitusional.
Generasi muda diminta memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk berwirausaha digital.
KPK menduga Rizal turut memuluskan agar PT Minarta Dutahutama mendapatkan proyek senilai Rp79,27 miliar.
KPK sedang mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala Krida.
Kendati ada tindakan pembubaran atau sanksi pidana, potensi penyebaran virus korona yang sudah terjadi akan sulit dihindari.
Perlu perlakuan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, orang usia lanjut, dan warga yang tengah menjalani isolasi mandiri.
KPK belum dapat mengungkapkan calon tersangka praktik korupsi pekerjaan pembangunan stadion di Yogyakarta itu.
Masih banyak kepala daerah yang tidak mampu dan tidak mau memahami isi PBM No 8 dan 9/2006.
Beberapa bulan terakhir, seiring aksi kekerasan yang meningkat, manuver keamanan pun semakin mendominasi kebijakan di Papua.
Tidak ada satupun aturan yang bisa menindak keras apalagi mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved