Rabu 02 Desember 2020, 18:00 WIB

KPK Didorong Jerat Nurhadi dengan Pencucian Uang

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Didorong Jerat Nurhadi dengan Pencucian Uang

MI/DHIKA KUSUMA WINATA
Asisten advokat kantor hukum Lokataru Meika Arista (kiri atas) sebagai salah satu pembicara diskusi penanganan kasus Nurhadi, Rabu (2/12).

 

Penanganan kasus eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang hampir satu tahun berjalan sejak penetapan tersangka dinilai masih belum mengungkap keseluruhan praktik mafia peradilan. KPK hingga kini juga belum menerapkan pasal pencucian uang (TPPU) dalam perkara Nurhadi.

"Kami yakin KPK sudah memegang daftar aset yang dimiliki yang bersangkutan (Nurhadi) dan menelusuri kepemilikan aset tersebut. Kami mendorong KPK untuk menaikkan sprindik TTPU-nya," kata asisten advokat kantor hukum Lokataru Meika Arista dalam diskusi bertajuk Mengurai Benang Kusut Penanganan Perkara Nurhadi, Rabu (2/12).

Meika menilai sejumlah kepemilikan aset Nurhadi tidak wajar lantaran terindikasi adanya penyamaran dengan menggunakan nama pihak lain. Salah satu indikasi kuat yakni pengalihan nama kepemilikan rumah di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan. Nurhadi diduga menggunakan nama orang lain atau nomine dengan modus menjual rumah tersebut.

"KPK juga harus menelusuri jaringan-jaringan yang selama ini diduga terlibat dan bekerja sama untuk menyembunyikan aset-asetnya. Pihak-pihak ini perlu dimintai keterangan," ucap Meika.

Meika mengatakan Lokataru sudah menyurati MA untuk mendorong pengungkapan kasus Nurhadi secara menyeluruh. Pasalnya, Nurhadi diduga tidak bermain sendiri dalam pengurusan perkara.

"Kami surati MA terkait apakah kemudian ada beberapa pihak yang diduga kuat membantu proses jual-beli perkara di MA maupun peradilan di bawahnya. Secara logika mustahil tindakan tersebut bisa dilakukan sendiri," ucapnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana juga menagih pengembangan kasus Nurhadi. KPK diminta mengungkap dugaan pihak yang membantu Nurhadi ketika menjadi buronan. Kurnia mengatakan KPK sebelumnya mengindikasikan ada pihak yang diduga membantu Nurhadi selama pelarian. KPK didorong untuk menerapkan Pasal 21 UU Tipikor terkait perintangan penyidikan.

"Ada pihak lain yang setidaknya mengetahui pelarian dari Nurhadi. Sebenarnya tidak tidak cukup sulit bagi KPK untuk menindaklanjuti dugaan obstruction of justice ini," ucap Kurnia. (Dhk/P-2)

Baca Juga

MI/Susanto

Bupati Pemalang Kena OTT, Ganjar: Hentikan Kejahatan Korupsi

👤Haryanto Mega 🕔Jumat 12 Agustus 2022, 09:35 WIB
Ganjar menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya...
dok.Ant

Ketua KPK Tegaskan Penangkapan Bupati Pemalang dan Beberapa Orang Diduga Terlibat Suap

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 12 Agustus 2022, 09:16 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut penangkapan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait dengan...
Antara

KPK Menduga Bupati Pemalang Terlibat Kasus Suap

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 12 Agustus 2022, 09:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terlibat kasus suap dalam pengadaan barang dan jasa serta...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya