Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Walhi berdemonstrasi di Kantor Pemprov DKI tuntut penanganan polusi udara
Jokowi mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang memenangkan gugatan warga negara atau 'citizen law suit' (CLS) terkait polusi udara Jabodetabek.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menolak bahwa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) disebut sebagai penyebab polusi di Jakarta akhir-akhir ini.
ANGGOTA Walhi Muhammad Aminullah menegaskan pemerintah jangan mengorbankan warga terkait polusi udara yang kian parah di Jakarta akhir-akhir ini. Hal itu ia sampaikan menanggapi imbauan Pj
Kualitas udara buruk di Jakarta bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Jakarta pun sering menempati peringkat lima besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.
KEPALA Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan pengolahan sampah dengan sistem refuse derived fuel (RDF) atau intermediate
Polri maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jangan berhenti pada individu yang tertangkap melakukan pembalakan.
Berdasarkan pemantauan Walhi, sejak Januari hingga Juni 2023 ada sebanyak 7.857 titik panas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.080 titik panas berada di wilayah konsesi
Walhi menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta masih belum serius mengatasi persoalan udara buruk di Jakarta.
Indonesia masuk 10 besar importir sampah plastik terbesar di dunia karena ketergantungan industri pada sampah plastik impor masih sangat tinggi. Sampai kapan?
MANAGER Kampanye Hutan Walhi Indonesia Uli Arta Siagian menuturkan Revisi RTRW Kalimantan Timur merupakan proses hukum yang sarat akan kepentingan oligarki.
Suara-suara dan tuntutan rakyat untuk perubahan Indonesia yang lebih berkeadilan disampaikan melalui karnaval lingkungan hidup.
PEMERINTAH diminta membuat Undang-Undang Keadilan Iklim untuk menekankan prinsip keadilan iklim dalam peraturan pemerintah.
"Mau ngomong apalagi? Sudah dikasih tawaran enggak mau, ya kita jalan terus. Berarti tim kajian dibentuk tanpa komponen LSM," tutur Wahyu
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) membuka peluang bakal menggugat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 yang membuka kembali izin ekspor pasir laut.
Greenpeace dan Walhi menolak permintaan KKP untuk masuk tim kajian terkait PP no 26/2023.
"Kita tahu bersama bahwa kebijakan ini bertentangan dengan agenda perlindungan dan pemulihan pesisir dan pulau-pulau kecil,"
Akibatnya, kita jadi seperti drakula, makhluk yang takut dan rentan sengatan sinar matahari.
Walhi mendesak Mabes Polri mengusut pencemaran Sungai Malili di Kabupaten Luwu Timur (Lutim).
Undang-undang yang ketat pada saat itu bertujuan untuk mengendalikan ekspansi perkotaan dan erosi tanah, serta untuk mencegah pasir gurun menyapu Tripoli,
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved