Walhi: Jangan Korbankan Warga soal Polusi Udara

ANGGOTA Walhi Muhammad Aminullah menegaskan pemerintah jangan mengorbankan warga terkait polusi udara yang kian parah di Jakarta akhir-akhir ini. Hal itu ia sampaikan menanggapi imbauan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar para pekerja di Jakarta dapat melaksanakan WFH atau kerja secara hibrida guna mengurangi aktivitas kendaraan bermotor di Ibukota.

Menurut dia, hal itu tidak efektif dan justru mengorbankan warga sebab, lagi-lagi aktivitas warga harus dibatasi. Padahal seharusnya, menghirup udara bersih dan dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman adalah hak dasar warga.

"Justru dengan imbauan tersebut warga menjadi pihak yang dikorbankan," kata Aminullah saat dihubungi Media Indonesia, Senin (14/8).

Baca juga: Volume Penjualan Batu Bara PLN Batu Bara Niaga 2022 Tumbuh 464%

Ia juga menegaskan, transportasi memang salah satu kontributor buruknya kualitas udara di Jakarta. Namun, itu bukan satu-satunya faktor yang membuat kualitas udara menurun. Hal itu ia buktikan dengan memantau kualitas udara Jakarta pada Minggu (13/8) pagi saat mobilitas warga menurun bahkan di sebagian titik diadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Justru pada saat itu Jakarta kembali berada di urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk.

"Masih ada pabrik-pabrik dengan cerobong asapnya serta perilaku teledor pembakaran sampah yang dilakukan warga maupun usaha yang membuat kualitas udara memburuk," ujarnya.

Baca juga: Kurangi Polusi Udara, Penjabat Gubernur DKI Dorong Penerapan Sistem Kerja Campuran

Untuk itu, ia pun meminta agar pemerintah memperketat pengawasan terhadap emisi gas buang pabrik-pabrik di Jabodetabek. Selain itu, harus ada transisi energi agar pemerintah bisa mewajibkan pengalihan bahan bakar pabrik dari batu bara ke energi yang lebih ramah lingkungan. Jika alih energi hanya bersifat imbauan, hal ini tidak akan berdampak signifikan karena rentan tidak dipatuhi oleh pengusaha.

"Pengusaha hanya mencari bahan bakar yang mudah dan murah untuk diakses dan saat ini hanya ada batu bara. Selama sifat pengalihan energi itu hanya imbauan, tidak 'mandatory' ya tidak akan dipatuhi. Yang wajib saja bisa dilanggar, apalagi yang tidak wajib," tegasnya.

Selain itu, ia juga mendorong agar pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur angkutan massal serta penunjangnya. Untuk angkutan umum massal yang sudah ada diharapkan diperbaiki dan dilengkapi. Hal ini bertujuan agar warga semakin berminat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.

"Contohnya saja KRL. Kondisinya saat ini sudah sangat berdesakkan harus diperbaiki. Untuk TransJakarta juga harus dilengkapi dengan halte dan trotoar yang bagus agar warga mau berjalan kaki ke halte," ujarnya. (Put/Z-7)