Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendorong penerapan sistem kerja secara hibrida atau campuran. Dengan demikian, pegawai tidak perlu ke kantor setiap hari (work from home) guna mengurangi polusi udara akibat penggunaan kendaraan pribadi. Usulan itu, terang Heru, dibahas dalam rapat terbatas soal kualitas udara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8).
"Kami tadi membahas WFH (bergantian) mengurangi transportasi yang digunakan oleh pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta WFH itu 50% - 50% (kapasitas pegawai di kantor) atau 40% - 60% untuk mengurangi kegiatan hari- hari di pemerintah daerah (pemda) DKI," papar Heru.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ujar dia, juga mengusulkan penerapan sistem kerja serupa di kementerian/lembaga pemerintah. Heru berpendapat work from home (bekerja dari rumah) merupakan pilihan yang bisa dilakukan daripada pembagian jam kerja.
Baca juga: Presiden Instruksikan Jajarannya Perbaiki Kualitas Udara di Jabodetabek
"Kalau jamnya memang masyarakat atau pegawai itu yang bersentuhan masyarakat tentunya ke kantor. Kalau tidak, pelayanan perencanaan lain- lain mungkin work from home, ya kalau kami sudah atur. Jadi mudah mudahan K/L lain juga bisa melakukan hal itu," ucapnya.
Dalam penerapan WFH secara bergantian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terang Heru, sedang menghitung besaran persentase setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya setelah itu selesai, WFH bergantian bagi pegawai Pempov DKI bisa diterapkan pada September 2023.
Baca juga: Menteri LHK: Razia Uji Emisi, Denda, dan Pajak Lingkungan akan Diberlakukan untuk Atasi Polusi Udara
"Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin," ucap Heru.
Heru mengatakan pemerintah berharap swasta juga menerapkan hal serupa. Penerapan WFH bergantian, ujar dia, sama seperti kondisi pandemi covid-19.
" Tadi hasil rapat. Mudah- mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu. Ya kaya (pandemi) covid saja," tutur Heru.
Ia menegaskan WFH bergantian wajib diterapkan bagi pegawai Pempov DKI Jakarta. Sedangkan untuk pegawai swasta, pemerintah hanya mengimbau. Kebijakan itu, terang Heru, masih akan dirapatkan kembali oleh jajaran pemerintah.
"Swasta saya tidak bisa menetapkan tapi mengimbau. Tapi itu nanti minggu besok atau rapat berikutnya akan dibahas juga," terang dia.
Ia mengaku usulan tersebut sempat dibahas dengan para pengusaha. Pemerintah mempersilahkan penerapan WFH secara bergantian dengan kapasitas 50% pegawai bekerja dari rumah dan 50% pegawai bekerja di kantor.
"Sebagian katanya sudah ada yang jalan. Sebagian karena bentuk usaha yang enggak bisa ya silahkan kembali ke mereka (perusahaan)," ucap Heru. (Ind/Z-7)
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian melantik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta
Presiden Jokowi telah memberhentikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta dan digantikan Teguh Setyabudi.
Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) mendatang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait masa jabatannya yang akan habis pada Kamis, 17 Oktober 2024 besok.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved