Studi Menyebut Kerugian Ekonomi Terkait Polusi Sekitar 2% dari PDB Provinsi Jakarta

POLUSI di DKI Jakarta menimbulkan dampak kesehatan dan kerugian yang besar bagi masyarakat. Paparan terhadap tingkat polusi udara yang tinggi merupakan faktor risiko lingkungan tertinggi untuk kematian dan kecacatan di seluruh kota, dan menempati urutan ketujuh di antara semua faktor risiko. Dilansir dari situs World Resources Institute (WRI), disebutkan bahwa sebuah studi tahun 2023 menemukan lebih dari 7.000 dampak kesehatan yang merugikan pada anak-anak, lebih dari 10.000 kematian dini, dan lebih dari 5.000 rawat inap per tahun dapat dikaitkan dengan buruknya kualitas udara kota. 

Studi yang sama juga menemukan kerugian ekonomi akibat kematian dan penyakit yang terkait dengan PM2.5 dan O3 ialah sekitar 2% dari PDB provinsi Jakarta, dengan biaya terbesar di Jakarta Timur, sebesar $791 juta pada tahun 2019. Jakarta Timur juga ditemukan memiliki biaya tertinggi yang berasal dari terhambatnya pertumbuhan anak, salah satu dari banyak dampak kesehatan dari polusi udara pada anak-anak, selain asma dan penyakit pernapasan lainnya, berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan kematian bayi.

Baca juga : Ini Ternyata Kontributor Terbesar yang Bikin Polusi Udara di Jakarta

Organisasi Kesehatan Dunia baru-baru ini merevisi pedoman yang direkomendasikan untuk paparan tahunan rata-rata terhadap PM2.5 menjadi 5 ?g/m, yang menunjukkan bahwa paparan terhadap partikulat tingkat rendah sekalipun dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan. Analisis yang dilakukan oleh Air Quality Life Index memperkirakan bahwa memenuhi pedoman baru Organisasi Kesehatan Dunia untuk paparan PM2.5 dapat menghasilkan tambahan harapan hidup dua hingga tiga tahun bagi orang yang tinggal di Jabodetabek.

Lantas apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi hari-hari polusi?

Pada bulan September 2022, Badan Lingkungan Hidup Jakarta memperkenalkan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU), yang mencakup lebih dari 70 rencana aksi untuk meningkatkan kualitas udara. Rencana-rencana ini diklasifikasikan ke dalam tiga area fokus utama: 1) mengatur pengendalian pencemaran udara, 2) mengurangi emisi dari sumber bergerak, dan 3) mengurangi emisi dari sumber tidak bergerak. Setiap tindakan ini akan memerlukan kolaborasi lintas sektoral, termasuk oleh pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2023, menghadapi krisis polusi udara yang meningkat di Jakarta, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengadakan rapat kabinet dengan para menteri utama dan kepala daerah untuk menyepakati solusi jangka pendek dan jangka panjang. Langkah darurat yang diambil termasuk menyemprotkan air dari gedung-gedung tinggi untuk membersihkan sebagian polusi PM2.5 serta menutup pabrik arang yang dianggap sebagai sumber utama polusi di Jakarta Timur. Pengurangan emisi kendaraan juga diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti. Khususnya, pemerintah mengumumkan akan mewajibkan pengujian emisi kendaraan dan melakukan pemeriksaan emisi acak, serta kebijakan bekerja dari rumah bagi pegawai negeri sipil.

Baca juga : Senin (19/8), Kualitas Udara Jakarta tidak Sehat

Hal ini menyusul peluncuran uji emisi gratis, oleh pemerintah provinsi yang mendirikan 317 lokasi pengujian untuk mobil dan 92 lokasi untuk sepeda motor tahun lalu. Pemerintah juga mewajibkan pemeriksaan dan perawatan kendaraan secara berkala, untuk memastikan kendaraan beroperasi pada efisiensi maksimum dan mempertimbangkan penerapan standar bahan bakar yang lebih ketat untuk perusahaan angkutan pribadi.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga telah mulai berinvestasi dalam transportasi umum, yang bertujuan untuk menghubungkan kota dengan menambah rute baru ke jaringan transportasi. Untuk mendorong jumlah penumpang, layanan mikrolet yang beroperasi melalui jalan-jalan sempit dan kampung-kampung padat (desa perkotaan) dapat digunakan secara gratis. Kawasan Rendah Emisi (LEZ) tambahan, seperti yang baru-baru ini diluncurkan di Kota Tua Jakarta, juga sedang dipertimbangkan. Jaringan Mass Rapid Transit (MRT) sedang diperluas untuk mencakup lebih banyak jalur dan stasiun. Bus-bus TransJakarta sedang dimodernisasi dengan pilihan bahan bakar yang lebih bersih, termasuk pengenalan bus listrik. Selain itu, pengenalan dan perluasan Light Rail Transit (LRT) menyediakan alternatif untuk perjalanan darat jarak pendek, karena halte-halte LRT menghubungkan daerah pemukiman dengan tempat-tempat menarik yang populer di kota.

Inisiatif dan kebijakan pemerintah provinsi—seperti perluasan angkutan umum—memainkan peran utama dalam membentuk lanskap transportasi yang lebih luas dan mengatasi polusi udara di Jakarta. Pemerintah juga harus melakukan tindakan regional dengan kota-kota tetangga untuk menegakkan standar emisi yang ada pada industri dan pembangkit listrik. Terakhir, masyarakat dapat membantu mewujudkan strategi ini dengan memilih transportasi rendah karbon, termasuk berjalan kaki atau bersepeda untuk jarak yang lebih pendek, dan memprioritaskan penggunaan transportasi umum untuk mendukung transisi energi bersih. Bagi mereka yang mampu, beralih ke kendaraan listrik dapat mengurangi emisi dari transportasi. (H-3)