Berita Terbaru Walhi Hari Ini

Walhi: Penahanan Daniel Frits Tunjukkan Negara Tidak Punya Komitmen Lindungi Pejuang HAM dan Lingkungan

Kasus Daniel Frits menambah catatan hitam kasus SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan.

Hilirisasi Bukan Solusi Pembangunan Berkeadilan

Walhi menilai bahwa hilirisasi bukan solusi untuk menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan. Hilirisasi nikel tungkunya meledak, ada korban

Dukung Pembangunan Beach Club di Gunungkidul, Sikap Sandiaga Dikritik

Sandiaga, sambungnya, seharusnya turut mengajak WALHI dan Kementerian LHK untuk mendiskusikan bersama atas temuan potensi kerusakan lingkungan

Kejagung Harus Awasi Proses Perizinan Beach Club Raffi Ahmad di Yogya

Wahi menyebut proyek itu berpotensi merusak Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).

6 Daerah di Kalimantan Selatan ini Miliki IKLH Rendah

Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Banjarmasin menjadi daerah yang memiliki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup rendah.

Walhi: Klaim Jokowi di COP28 Manipulasi dan tidak Sesuai Kenyataan

Walhi menilai klaim-klaim keberhasilan tersebut dilebih-lebihkan dan kontradiktif dengan kebijakan dan aksi iklim yang sedang dijalankan pemerintah

Anies Ingin Indonesia tidak Bergeser Jadi Negara Kekuasaan

Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, ingin menjaga Indonesia sebagai negara hukum agar tidak bergeser menjadi negara kekuasaan.

Anies bakal Tinggalkan Program Food Estate karena Rusak Lingkungan

Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menilai program food estate yang dijalankan pemerintah saat ini menimbulkan masalah pada lingkungan hidup. 

Indonesia Harus Kedepankan Isu Tingkat Tapak di COP-28

“Karena sejauh ini gak pernah ada pengetahuan masyarakat adat yang terbukti menjaga hutannya dan masih baik diangkat oleh negara dan dijahit jadi solusi global,”

Walhi Ungkap 14 Perusahaan Terkait Karhutla di Kalimantan Selatan

Walhi mencatat 14 perusaan yang areal konsesinya terbakar di wilayah Kalimantan Selatan.

Banyak Perusahaan Sebabkan Karhutla Berulang, Walhi Sarankan Skema Blacklist

Walhi mencatat bahwa sejak Januari hingga September 2023, ada sebanyak 194 perusahaan di seluruh Indonesia yang terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan

Tim Advokasi Temukan Pelanggaran HAM di Seruyan

Telah terjadi pengerahan aparat secara berlebihan untuk tujuan pembubaran demonstrasi masyarakat Desa Bangkal terhadap PT HMBP. 

Banyaknya Konferensi Internasional di Bali Ancam Kualitas Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Banyaknya kegiatan besar di Bali dinilai sebagai hal yang justru bisa mengancam kualitas lingkungan hidup di sana.

Walhi Sumut Nilai Pemerintah Gagal Laksanakan Reforma Agraria

Dalam 1 tahun terakhir, Walhi Sumatera Utara mencatat ada 8 kasus konflik agraria di kawasan hutan dengan luas areal mencapai ± 3057 ha.

Walhi: Pemangkasan Uang Pengganti Surya Darmadi Gambarkan Negara tidak Serius Atasi Korupsi SDA

MA memangkas hukuman uang pengganti terdakwa kasus dugaan korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin. Walhi menilai putusan ini menjadi sebuah langkah mundur penegakan hukum.

Konflik Agraria masih Mengancam Rakyat

KONFLIK agraria masih mengancam masyarakat yang tinggal dan berkegiatan di sekitar hutan dan lahan. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat  2.710 kejadian

Rawan Karhutla, Walhi Minta Kunjungan Wisata Dibatasi dan Pengelola Taman Nasional Diawasi

Selain kecerobohan pengunjung, pengelola Taman Nasional juga punya andil karena lemahnya pengawasan.

WALHI Minta Presiden Batalkan Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City

Pembangunan kawasan Rempang Eco-City merupakan salah satu program strategis nasional yang dimuat dalam Permenko Ekuin Nomor 7 Tahun 2023. 

Aktivis Walhi Jakarta Nilai Penindakan terhadap Industri Penyebab Polusi Masih Lemah

AKTIVIS Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Muhammad Aminullah mengatakan bahwa ada berbagai penyebab faktor polusi udara yang saat ini menjadi permasalahan di DKI Jakarta

Aktivis: Penanganan Polusi Jangan Hanya Pencitraan untuk KTT ASEAN

“Kalau setelah KTT ASEAN situasi polusi sama saja, berarti terbukti pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa upaya pemerintah yang dilakukan sekarang hanya gimmick dan hanya pencitraan."

Bencana dan Teologi Lingkungan

Rekonstruksi Keuangan Syariah: Pilar Baru Pembangunan Ekonomi dalam Asta Cita

Marhaban ya Ramadan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia