Situasi Banjir Sumbar Memburuk, Walhi Desak Status Darurat Nasional

SEJUMLAH wilayah di Sumatra Barat (Sumbar) masih menghadapi dampak serius akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Beberapa kabupaten/kota tercatat mengalami kerusakan terparah, terutama Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar.

Perwakilan Walhi Sumatra Barat, Khalid Saifullah melaporkan bahwa hingga saat ini sejumlah titik masih sulit dijangkau akibat kerusakan infrastruktur, terutama jembatan yang putus serta akses jalan yang hanya dapat dilewati pada kondisi cuaca tertentu. Kondisi ini menyebabkan distribusi bantuan dasar bagi warga terdampak menjadi terhambat.

"Di pesisir selatan, jika dalam kondisi cuaca hujan itu masih belum bisa diakses karena melewati sungai yang cukup besar karena jembatannya putus. Sehingga ini memang sebenarnya cukup berpengaruh terhadap pasokan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak di sana," kata Khalid dalam konferensi pers, Jumat (12/12).

Baca juga : Jalur Lembah Anai yang Putus akibat Banjir Bandang Sudah Bisa Dilewati Kendaraan Roda 2

Khalid juga menjelaskan bahwa situasi serupa terjadi di kawasan Danau Maninjau, khususnya di Sungai Batang, yang aksesnya tertutup ketika hujan deras turun. Sementara itu, proses pencarian korban hilang masih terus dilakukan di beberapa titik, termasuk di wilayah Palembayan dan Sungai Limau.

Menurut pemantauan Walhi Sumbar, kebutuhan sembako sejauh ini relatif tersedia berkat dukungan berbagai relawan. Namun, masalah lain muncul terkait keterbatasan tempat tinggal bagi para penyintas. Banyak warga kini mengungsi di tenda atau menumpang di rumah-rumah warga lain yang dihuni oleh beberapa keluarga sekaligus.

"Saat ini masyarakat yang sedang mengungsi itu berada pada tempat-tempat, ada yang di tenda kemudian ada yang di rumah-rumah dan satu rumah itu dihuni oleh beberapa KK sehingga semua menumpuk pada satu titik. Dengan kondisi cuaca saat ini yang masih terus hujan ini cukup berdampak terhadap masyarakat sebenarnya," tambahnya.

Baca juga : Walhi: Banyak Desa di Sumut belum Tersentuh Bantuan

Situasi pendidikan juga terdampak cukup berat. Khalid mengungkapkan adanya laporan terbaru bahwa sebuah sekolah hanyut terbawa arus, sehingga anak-anak tidak bisa mengikuti ujian yang sedang berlangsung.

"Ini yang menjadi salah satu yang masih belum terperhatikan sebenarnya, bagaimana kemudian untuk pendidikan anak-anak karena ada beberapa yang masih dalam kondisi menghadapi ujian," ucapnya.

Melihat kondisi yang semakin kompleks dan keterbatasan sumber daya di daerah, Walhi Sumbar menilai pemerintah pusat perlu segera menetapkan status bencana nasional. Menurut Khalid, langkah ini penting untuk memastikan mobilisasi bantuan secara cepat dan terkoordinasi.

"Kalau melihat kondisi yang ada hari ini, ini yang sebenarnya diperlukan untuk memobilisasi sumber daya dalam rangka menjawab pemenuhan kebutuhan korban yang terdampak di daerah banjir di Sumatera Barat. Dan memang kalau untuk bisa memobilisasi sumber daya yang lebih besar tentu diperlukan status yang lebih tinggi yaitu status darurat nasional," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penetapan status darurat nasional akan membuka peluang percepatan bantuan dan pemulihan di wilayah terdampak, mengingat banyak warga yang hingga kini masih berada dalam kondisi serba kekurangan.

Desakan serupa juga datang dari wilayah lain seperti Aceh dan Sumatera Utara, yang turut terdampak bencana dalam skala besar dalam waktu bersamaan. Ketiga wilayah tersebut sama-sama mendorong Presiden untuk segera menetapkan status bencana nasional guna menghindari semakin meluasnya dampak kemanusiaan.
(H-3)