Berita Terbaru Walhi Hari Ini

WALHI Sebut Kasus Ruang Laut Lebih dari 196 Kasus

Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Mukri Fitriyani menilai bahwa kasus ruang laut, serupa dengan pemagaran laut di Indonesia lebih dari 196 kasus.

Walhi Minta Pemerintah Tindak Tegas Aktivitas Pemagaran Laut

Hilangnya ikan yang berada di sekitar pesisir pada akhirnya akan berdampak kepada nelayan yang harus mencari ikan lebih jauh ke tengah laut.

Walhi Prediksi Deforestasi 2025 Meningkat Signifikan

DEFORESTASI pada tahun 2025 diprediksi meningkat signifikan. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Eksternal dan Kepala Divisi Public Engagement Walhi, Mukri Priatna.

Walhi Jabar Dorong Kesadaran Politik akan Pentingnya Kawasan Konservasi

Aksi penanaman 1.000 pohon sebagai langkah nyata dalam menjaga lingkungan agar tetap sehat, asri, hijau dengan melibatkan berbagai pihak.

Walhi Kritik Pidato Hashim di COP29 yang Terkesan seperti Promosi

Walhi mengkritik keras national statement yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo sebagai perwakilan Indonesia dalam Conference of the Parties (COP) ke-29.

Indonesia Jangan Hanya jadi Kongsi Dagang Krisis di COP29

Problem emisi yang dilepaskan oleh para emitor terbesar tidak terjawab dengan bisnis-bisnis karbon menghitung berapa kredit karbon yang lalu kemudian diperdagangkan.

Obituarium: Perempuan Pejuang Lingkungan Nur Hidayati, Eks Aktivis Walhi dan Greenpeace Meninggal Dunia

Tak hanya dikenal sebagai mantan Direktur Walhi, Nur Hidayati yang lahir di lahir di Surabaya, 14 Agustus 1973 juga aktif di Greenpeace Indonesia.

Walhi Catat 18 Pejuang Lingkungan di Sumut Menjadi Korban Kriminalisasi

WALHI Sumatra Utara (Sumut) mencatat dalam tahun 2024 sebanyak 18 warga yang memperjuangkan lingkungan hidup telah menjadi korban kriminalisasi.

AMAN Petakan 265 Ribu Hektare Wilayah Adat di Kalsel

AMAN bersama Walhi telah berhasil memetakan luas wilayah adat yang tersebar di delapan kabupaten dengan luas lebih dari 265 ribu hektare.

Pengesahan RUU Masyarakat Adat Penting untuk Pangkas Birokrasi Berbelit

Saat ini untuk mendapatkan pengakuan wilayah dan hutan adat, masyarakat adat harus memiliki peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat di sana.

Walhi Tuntut Cagub dan Cawagub Kalsel Komitmen Hentikan Tambang dan Sawit

Sudah saatnya Kalsel menghentikan eksploitasi SDA (tambang) batu bara secara membabi buta dan ekspansi industri ekstraktif perkebunan kelapa sawit yang mengancam kelestarian lingkungan.

3 Daerah Terdampak Pengerukan Pasir Laut

Ada perubahan arus setelah ditambang pasirnya mengakibatkan arusnya semakin kuat, pulaunya dihantam mengalami pengikisan dan abrasi.

Polusi di Jakarta, Walhi: Tidak Perlu Bawa Negara Lain, Ini Murni Tata Kelola Pemprov DKI

WALHI Jakarta mengkritisi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyatakan polusi udara tengah terjadi di seluruh dunia, bukan hanya Kota Jakarta.

Belum Efektif, Walhi: Sampah Jakarta ke Bantargebang Perlu Ditekan

Pemprov DKI Jakarta belum maksimal dalam mengolah sampah di dalam kota. Hal itu berdasarkan jumlah produksi sampah yang dihasilkan setiap harinya di Jakarta mencapai 8000 ton per hari

Pulihkan Ekosistem Lingkungan Melalui Konsep Ekonomi Restoratif

Kontradiksi antara lingkungan dan ekonomi bisa dimaknai secara seimbang melalui komitmen akselerasi ekonomi restoratif.

Generasi Z Harus Ambil Bagian dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

Generasi Z harus ambil bagian dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan bumi yang lebih hijau di masa mendatang utuk tempat hidup mereka.

Pemprov DKI Jakarta Dinilai Gagal Mitigasi Banjir, Walhi Sebut Masih Ada Korban

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap banjir.

Walhi Dukung Upaya KLHK Lawan Putusan Pailit PT RKK 

KLHK mengajukan keberatan atas putusan pailit PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK) karena dianggap sebagai modus lepas dari tanggung jawab pembayaran utang

Upaya Pelestarian Lingkungan Butuh Pemahaman Kebijakan yang Sama

Para pemangku kepentingan harus terlibat untuk bersama-sama melestarikan lingkungan.

Masyarakat Punya Hak untuk Menyuarakan Keresahannya Soal Lingkungan Hidup

Karenanya, tidak dibenarkan saat ada pihak yang mengkritik soal kondisi lingkungan yang buruk di media sosial malah dijerat dengan UU ITE

Bencana dan Teologi Lingkungan

Rekonstruksi Keuangan Syariah: Pilar Baru Pembangunan Ekonomi dalam Asta Cita

Marhaban ya Ramadan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia