Bantah Kayu Gelondongan akibat Tumbang Alami, WALHI: Ada Bukti Citra Satelit

DAHSYATNYA dampak bencana galodo dan banjir bandang masih terlihat. Hingga saat ini, bencana tersebut menewaskan 129 orang di Sumatra Barat. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar pun mengeluarkan temuan penting yang berpotensi mengubah arah investigasi bencana. Organisasi lingkungan ini menegaskan bahwa tumpukan kayu gelondongan yang menyapu pemukiman dan menumpuk di kawasan pantai bukan berasal dari pohon tumbang alami seperti yang diklaim Pemerintah Kota Padang maupun Pemerintah Provinsi Sumbar.

Temuan terbaru WALHI justru menunjukkan pola pembalakan hutan sistematis di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Aia Dingin, wilayah tangkapan air utama Kota Padang.

Baca juga : Korban Bencana Banjir dan Longsor di Sumbar Tembus 90 Orang

“Data satelit Maxar membuktikan penebangan itu nyata, sistematis, dan berlangsung jauh sebelum galodo terjadi. Jadi tidak ada dasar untuk menyebut itu kayu tumbang alami,” tegas Ketua Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan WALHI Sumbar, Tommy Adam, Minggu (30/11).

WALHI menganalisis citra satelit Maxar periode Juni 2021-Juli 2025, lalu meng-overlay-nya dengan Peta Kawasan Hutan Sumatra Barat. Hasilnya memperlihatkan pemandangan yang tidak bisa disangkal: puluhan titik pembukaan hutan tersebar di sepanjang punggungan hulu DAS Aia Dingin, jalur langsung aliran air menuju Pantai Air Tawar, lokasi ditemukannya kayu kayu gelondongan pascabencana.

Menurut Tommy, pola spasial antara lokasi penebangan dan titik kumpulan kayu di pantai sangat jelas.

Baca juga : Korban Banjir dan Longsor di Sumbar Bertambah Jadi 88 Orang

“Jalur tebangan dan jalur hanyutan kayu itu identik. Ini bukan fenomena alami. Ini hasil pembalakan yang meninggalkan jejak ruang dari hulu ke pantai,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa volume kayu yang hanyut tidak mungkin berasal dari pohon tumbang semata, apalagi dalam hitungan jam saat hujan ekstrem tiba.

Penebangan Masif di Tiga Kawasan

Temuan WALHI tidak berhenti pada aktivitas pembukaan lahan. Dari hasil overlay peta, terungkap bahwa penebangan terjadi di tiga fungsi kawasan: Suaka Margasatwa Bukit Barisan, hutan lindung, serta APL yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi area yang kerap dijadikan pintu masuk pembalakan.

“Ada jalan logging yang memotong kawasan konservasi dan hutan lindung. Itu jelas dibuka secara sengaja, bukan akibat bencana,” kata Tommy.

Citra Maxar dari 2021 hingga 2025 memperlihatkan berbagai indikasi pembalakan aktif seperti tumpukan kayu tersusun rapi seperti stockpile, jalan baru menembus badan hutan, areal terbuka yang luasnya mencapai ratusan hektare, pola pembukaan yang sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai peristiwa alami.

“Before–after ini tidak bisa dibantah. Kerusakan itu lebih dulu terjadi, bukan akibat galodo,” tambah Tommy.

Ironisnya, citra terbaru Maxar tanggal 27 Juli 2025 justru menunjukkan aktivitas pembalakan yang masih berlangsung seperti adanya puluhan titik tebangan aktif, tumpukan kayu siap angkut, perluasan jalan logging yang terhubung antartitik, kerusakan hutan kian melebar.

“Ini alarm keras. Bahkan setelah serangkaian galodo beberapa tahun terakhir, aktivitas pembalakan masih terus jalan,” katanya.

Ulah Manusia

WALHI menjelaskan bahwa ketika hujan ekstrem mengguyur wilayah hulu, jalan logging berubah menjadi jalur aliran cepat. Kayu tebangan yang ditumpuk di tepi-tepi alur hanyut tanpa hambatan, menggulung dari hulu menuju hilir, lalu masuk ke muara dan akhirnya terseret hingga ke pantai dan permukiman warga.

“Ini bukan galodo murni. Ini galodo yang diperparah oleh ulah manusia. Pembalakan di hulu membuat bencana menjadi lebih ganas dan mematikan,” ujar Tommy.

Pemerintah Diminta Bertanggung Jawab

Dalam pernyataannya, WALHI mendesak pemerintah untuk berhenti menyangkal dan mulai bertanggung jawab atas kerusakan ekologis yang terjadi.

“Pemerintah harus berhenti menutupi fakta. Bencana ini bukan semata soal cuaca ekstrem, tetapi buah dari salah kelola lingkungan bertahun-tahun,” kata Tommy.

Pemerintah mengakui kesalahan kepada publik, terutama kepada warga yang menjadi korban. Selain itu, pemerintah diminta melakukan pertobatan ekologis, dengan mengevaluasi semua kebijakan yang membuka ruang perusakan hutan.

WALHI juga menuntut adanya investigasi hukum menyeluruh terhadap seluruh titik penebangan, terutama di SM Bukit Barisan dan Hutan Lindung, serta mengungkap aktor-aktor utama pembalakan.

“Selama pembalakan ini dibiarkan, galodo akan terus berulang. Kita akan terus kehilangan nyawa. Dan itu bukan lagi bencana alam, itu bencana tata kelola,” tutup Tommy Adam. (YH/E-4)