Aktivis: Penanganan Polusi Jangan Hanya Pencitraan untuk KTT ASEAN

PEMERINTAH harus melakukan penanganan polusi udara secara menyeluruh. Jangan sampai penanganan yang dilakukan hanya untuk pencitraan demi perhelatan KTT ASEAN saja. 

“Kalau setelah KTT ASEAN situasi polusi sama saja, berarti terbukti pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa upaya pemerintah yang dilakukan sekarang hanya gimmick dan hanya pencitraan. Tidak daam rangka mengatasi persoalan secara komperhensif dan menyeluruh,” kata Abdul Ghofar, Pengkampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Senin (28/8).

Menurut pemantauan Walhi, penurunan kualitas udara di Jakarta sudah berlangsung sejak 1990-an, dan pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang sampai saat ini belum juga membuahkan hasil.

Baca juga : KLHK Sanksi 11 Entitas Bisnis Penyumbang Pencemaran Udara

Misalnya saja, beberapa solusi jangka pendek yang dilakukan saat ini ialah kebijakan bekerja dari rumah (WFH) pegawai Pemprov Jakarta. Setelah aturan itu dijalankan selama satu minggu, pantauan kualitas udara di IQAir masih juga buruk. Masih di angka 160 hingga 150.

Lalu, operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) yang dilakukan sejak 24 Agustus 2023 dan sempat menurunkan hujan di beberapa wilayah pun belum terlihat efektivitasnya.

Baca juga : Pemkot Bogor Keluarkan 8 Kebijakan Tangani Polusi Udara

“Tapi ini belum maksimal karena TMC baru dilakukan satu kali, kan. Karena riset-riset mengungkapkan bahwa hujan dalam jangka waktu tertentu akan bisa melepaskan beberapa persen polusi,” beber dia.

Soal uji emisi, Ghofar menilai saat ini penegakan hukum yang dilakukan pemerintah lebih condong ke masyarakat luas, belum sampai pada pelaku usaha yang menjadi sumber polusi tidak bergerak.

“Harapannya untuk ke industri yang lebih giat lagi. Ini kan yang belum terdengar. Baru ke masyarakat,” beber Ghofar.

Namun, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah semakin serius untuk menangani persoalan polusi jangka panjang. Beberapa rapat terbatas pun telah dilakukan di tingkat petinggi negara.

“Seperti menyebut pencemar selain transportasi itu sudah banyak muncul, kan. Melihat dari sisi koordinasi lintas sektor saat ini pemerintah sudah terlihat ada niat untuk menangani polusi jangka panjang. Sekarang yang jadi PR adalah bagaimana implementasinya dan pengawasan secara menyeluruh di lapangan,” pungkas dia. (Z-5)