Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapat merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi.
Wartawan dari Kompas.com yang tengah mengambil gambar, mendapat pukulan yang mengenai kepala dan beberapa bagian tubuhnya pada Jumat (21/3) malam.
Faqih mengalami pemukulan dan pengejaran oleh massa aksi saat menjalankan tugas jurnalistik.
Tb Hasanuddin meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan surat perintah bagi para prajurit yang masih menduduki jabatan di luar 14 kementerian/lembaga
Menurut Djumala, UU TNI yang baru disahkan DPR itu akan membantu memperkokoh ideologi Pancasila, sesuai dengan prioritas pertama Astacita Presiden Prabowo.
Pakar Hukum Tata Negara UMY menyarankan koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan pengujian undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sempat bersitegang dengan kelompok massa di sekitar yang berada di sisi Selatan DPRD DIY, demonstran pun perlahan menurut untuk mundur ke arah Utara di Parkir Abu Bakar Ali.
RATUSAN massa yang menolak RUU TNI disahkan menjadi UU TNI menggelar aksi penurunan bendera setengah tiang di halaman Gedung DPRD DI Yogyakarta.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons gelombang penolakan pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).
MENTERI Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan tak ada aturan soal wajib militer (wamil) di UU TNI yang baru disahkan di DPR, Kamis, (20/3).
KETUA DPR Puan Maharani meyakinkan momok menakutkan atau apa yang dikhawatirkan masyarakat dari UU TNI yang baru disahkan tidak akan terjadi.
PENGESAHAN Revisi Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI (RUU TNI) menjadi UU TNI menuai kecaman dari masyarakat sipil karena berpotensi mengembalikan militerisme.
Ada potensi berkurangnya supremasi sipil setelah DPR menyetujui UU TNI disahkan menjadi undang-undang.
PAKAR hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menilai pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi UU.
Sebanyak 5.021 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi terkait disahkannya UU TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (20/3).
RATUSAN massa Aliansi Mahasiswa Solo Raya bersama Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan untuk memprotes pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI.
DOSEN Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Nanik Prasetyoningsih, menilai, ada kejanggalan yang terjadi selama proses pembahasan revisi UU TNI.
DPR RI dikabarkan akan melakukan pengesahan revisi UU TNI. Di tengah polemik soal revisi UU TNI, Komnas HAM meminta agar pembahasan RUU TNI tersebut diperpanjang oleh DPR RI.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mendalami kericuhan yang terjadi saat DPR RI melakukan rapat soal revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu, (15/3) lalu.
Jika Revisi UU TNIdisahkan besok pada Kamus (20/3), sebanyak 2.569 perwira TNI aktif yang masih menduduki jabatan sipil harus siap untuk mundur atau pensiun dini dari dinas militer.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved