Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RATUSAN massa Aliansi Mahasiswa Solo Raya bersama Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan untuk memprotes pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang Undang Tentara Nasional Indonesia (revisi UU TNI) yang sedang berproses di Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI. DPR RI dikabarkan akan melakukan pengesahan revisi UU TNI di rapat Paripurna hari ini, Kamis, (20/3).
Dalam demo yang digelar di halaman gedung DPRD Solo pada Rabu sore (19/3), mereka menyebut, proses legislasi RUU TNI oleh pemerintah dan DPR itu tidak mempertimbangkan prinsip prinsip demokrasi partisipatif, yang mengancam supremasi sipil.
Karena itu, mereka sepakat membuat petisi menolak revisi UU TNI, yang salah satunya menuntut DPR RI menghentikan pembahasan yang tidak melibatkan partisipasi publik dan tertutup.
"Kami juga meminta TNI/Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, melakukan reformasi internal. Tetap berada di koridor profesionalisme dan netralitas politik," ujar koordinator aksi,Nabil dalam orasinya.
Aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di Solo Raya menegaskan untuk menjaga supremasi sipil maka perlunya forum terbuka yang melibatkan DPR RI, masyarakat sipil, akademisi dan pegiat HAM dalam pembahasan seluruh kebijakan yang hendak dihadirkan ke depan.
Dan terakhir adalah membatalkan revisi UU TNI yang berpotensi mengembalikan dwi fungsi ABRI. Dalam aksi sore itu, terlihat Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo didesak untuk ikut menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI. (H-3)
(TNI) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/6), untuk mencari informasi terkait dugaan penunggangan isu Revisi UU TNI oleh advokat Marcella Santoso dalam
Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.
Dikatakan oleh pemohon bahwa proses pembahasan revisi UU TNI tidak transparan dan luput dari penjelasan detail terkait penyelesaian konflik komunal.
UU TNI yang baru disahkan harus diperkuat kolaborasi pertahanan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
MARCELLA Santoso diduga dijadikan kambing hitam terkait konten negatif soal Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI dan aksi Indonesia Gela.
REVISI Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi disahkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025.
Seluruh jajaran kepolisian dan massa aksi diingatkan untuk terus menahan diri dalam menjaga setiap aksi demonstrasi berlangsung secara damai.
Apabila akun milik TNI ikut menyebarkan kritik atas aspirasi publik soal RUU TNI, TNI tak akan tinggal diam.
Kiranya perlu para petinggi negeri mendengar ulang ucapan-ucapan mereka di ruang publik. Tidakkah terlalu menekan gas, lupa rem, sehingga kebablasan?
Yuddy menilai merevisi UU TNI tidak hanya perihal penempatan TNI aktif di lembaga sipil. Hal yang penting, kata ia, bagaimana filosofi lahirnya UU TNI sebagai momentum reformasi ABRI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved