Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
RATUSAN massa Aliansi Mahasiswa Solo Raya bersama Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan untuk memprotes pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang Undang Tentara Nasional Indonesia (revisi UU TNI) yang sedang berproses di Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI. DPR RI dikabarkan akan melakukan pengesahan revisi UU TNI di rapat Paripurna hari ini, Kamis, (20/3).
Dalam demo yang digelar di halaman gedung DPRD Solo pada Rabu sore (19/3), mereka menyebut, proses legislasi RUU TNI oleh pemerintah dan DPR itu tidak mempertimbangkan prinsip prinsip demokrasi partisipatif, yang mengancam supremasi sipil.
Karena itu, mereka sepakat membuat petisi menolak revisi UU TNI, yang salah satunya menuntut DPR RI menghentikan pembahasan yang tidak melibatkan partisipasi publik dan tertutup.
"Kami juga meminta TNI/Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, melakukan reformasi internal. Tetap berada di koridor profesionalisme dan netralitas politik," ujar koordinator aksi,Nabil dalam orasinya.
Aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di Solo Raya menegaskan untuk menjaga supremasi sipil maka perlunya forum terbuka yang melibatkan DPR RI, masyarakat sipil, akademisi dan pegiat HAM dalam pembahasan seluruh kebijakan yang hendak dihadirkan ke depan.
Dan terakhir adalah membatalkan revisi UU TNI yang berpotensi mengembalikan dwi fungsi ABRI. Dalam aksi sore itu, terlihat Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo didesak untuk ikut menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI. (H-3)
TNI menyodorkan sejumlah saran perubahan UU 34/2004 tentang TNI. Salah satunya pasa 47 ayat 2. Pasal tersebut mengatur perluasan kementerian yang bisa dijabat prajurit aktif TNI
Pengambilan keputusan dan mobilitas Panglima TNI selama ini sudah terbukti mampu berjalan efektif meski tidak ada Wakil Panglima.
DPR Jamin tidak Akan Menghidupkan Dwifungsi TNI
TNI membantah adanya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya terkait anggaran akan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.
BELEID revisi UU TNI yang beredar saat ini terdapat klausul yang dapat dinilai sebagai curhatan dari keinginan TNI yang tidak mau diperlakukan lagi sebagai subordinat dari beberapa aspek
Wapres meminta revisi UU TNI tidak mencederai semangat reformasi, terutama tentang dwifungsi.
Ade Ary menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan pelapor, sekitar pukul 18.00 WIB ada tiga orang yang mengaku berasal dari koalisi masyarakat sipil.
di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Para pedemo yang menolak revisi UU TNI masih bertahan di halaman gedung. Beberapa dari mereka mendirikan tenda.
REVISI Undang-undang TNI telah disetujui DPR menjadi inisiatif DPR usai diketuk dalam sidang paripurna DPR ke-18 pada Selasa (28/5).
Keempat revisi UU yang diusulkan Baleg itu sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR.
Salah satu pasal yang diubah dalam UU 34 Tahun 2004 Tentang TNI ialah pasal 53, yaitu terkait dengan usia pensiun prajurit
PARTAI Gerindra merespons adanya aturan penambahan usia bagi anggota TNI dan Polri dalam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI maupun Kepolisian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved