Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
MARKAS Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) merespons kritik yang dilayangkan koalisi masyarakat sipil terkait penyebaran narasi negatif soal aspirasi masyarakat terkait Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang diamplifikasi media sosial terafiliasi TNI.
Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan atensi atas hal tersebut. Kristomei mengungkap, Panglima sudah memerintahkannya untuk mengecek kebenaran media sosial terafiliasi TNI ikut mengkritik gerakan masyarakat sipil.
"Jadi Panglima TNI sudah memerintahkan kepada saya, juga untuk mengecek apa kebenaran dari informasi tadi ya," aku Kristomei di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (27/3). "Apakah emang betul ada admin-admin resmi dari TNI yang menyerang tadi. Dan penjelasannya seperti apa," sambungnya.
Kristomei mengatakan, apabila akun milik TNI ikut menyebarkan kritik atas aspirasi publik soal RUU TNI, pihaknya tak akan tinggal diam. Selain menyampaikan permintaan maaf, TNI juga akan memberikan hukuman bagi personel yang terlibat dalam aktivitas siber tersebut.
"Kalau memang iya, kita tegur, kita kasih hukuman. Kemudian kalau memang ada seperti itu ya kita mohon maaf, nanti akan kita laksanakan, mengingatkan, kemudian memperbaiki itu semua," katanya.
Sebelumnya, SAFE Net yang menjadi salah satu bagian Koalisi Kebebasan Berserikat menyoroti operasi informasi lewat sejumlah akun Instagram tingkat Mabes sampai Koramil yang memberikan stempel 'Antek Asing' bagi pembela hak asasi manusia (HAM) penolak RUU TNI.
Berdasarkan catatan SAFE Net dari 18-21 Maret 2025, ada 59.946 orang yang terpapar dengan operasi informasi tersebut. (Tri/P-2)
Usman mendesak agar komisi I DPR turut memanggil Panglima TNI untuk meminta penjelasan terkait urgensi dan signifikansi penggerakan personel di kejaksaan.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan pihaknya akan segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buntut peristiwa ledakan amunisi
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap kasus ledakan dalam kegiatan pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut. Komisi I ingin memanggil panglima TNI
JENDERAL (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan membantah kabar menyebut Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto karena memutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo
Putra Wakil Presiden keenam Try Sutrisno itu sempat menjadi satu dari 237 perwira tinggi TNI yang terdampak rotasi jabatan dan dimutasi sebagai staf ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Dalam orasinya, Prabowo berkelakar bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tak akan diganti-ganti.
Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.
Menpora Dito Ariotedjo merespons kritik yang muncul dari mantan atlet wushu nasional, Lindswell Kwok, terkait pemberian jam tangan mewah Rolex oleh Presiden Prabowo Subianto pada Timnas
Mbappe Jadi Sasaran Kritik usai Madrid Disingkirkan Arsenal
Mantan Presiden AS Joe Biden mengecam pemerintahan penggantinya yang dianggap membawa kerusakan besar dalam waktu kurang dari 100 hari.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian tidak antikritik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved