Unggahan Ilustrasi BEM UGM Terkait Simbol Negara Menuai Kritik

UNGGAHAN ilustrasi di media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) yang menampilkan simbolisasi Presiden Republik Indonesia menuai kritik tajam. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) menilai ilustrasi tersebut tidak mencerminkan etika intelektual dan merendahkan simbol kepala negara.

Sekretaris Jenderal Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia, Sihab Fajar Pratama menilai kebebasan menyampaikan kritik dalam demokrasi memang merupakan hak setiap warga negara. Namun, menurutnya kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk merendahkan simbol negara.

“Dalam demokrasi, kritik adalah hal yang wajar dan bahkan penting. Tetapi kebebasan itu tidak boleh berubah menjadi kebebasan untuk merendahkan simbol negara dengan cara-cara yang tidak mencerminkan kedewasaan intelektual,” ujar Sihab dalam pernyataan sikapnya, Senin (9/3).

Baca juga : Ketua BEM UGM Diintimidasi Usai Kritik Jokowi

Ia menyayangkan polemik yang muncul akibat ilustrasi dalam unggahan media sosial BEM UGM yang menampilkan Presiden dalam simbolisasi yang dianggap merendahkan. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah seharusnya lahir dari analisis kebijakan yang kuat, bukan sekadar provokasi visual.

“Kritik terhadap pemerintah seharusnya lahir dari analisis kebijakan yang kuat, bukan dari provokasi visual yang justru memperlihatkan kemiskinan gagasan,” katanya.

IDE Indonesia menilai pendekatan kritik yang mengandalkan simbolisasi provokatif tidak memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan publik. Sebaliknya, cara tersebut dinilai lebih menyerupai sensasi politik yang berpotensi merusak kualitas diskursus publik.

Baca juga : Lapan Perkirakan Awal Ramadan Bersama pada 13 April

“Cara-cara seperti ini bukanlah kritik yang mencerdaskan, melainkan sekadar sensasi politik yang tidak memberikan kontribusi apa pun bagi perbaikan kebijakan publik,” ujarnya.

Kritik serupa juga disampaikan organisasi masyarakat Garis Depan (Garda) Keadilan. Sekretaris Jenderal Garda Keadilan, Haykal Mumtazul Hakim menilai ilustrasi tersebut bukan sekadar kritik visual, melainkan penghinaan terhadap simbol kepala negara.

“Ilustrasi tersebut bukan sekadar kritik visual, melainkan sebuah penghinaan yang vulgar terhadap simbol kepala negara sekaligus mencederai etika dan akal sehat publik,” katanya. 

Menurutnya, kampus seharusnya menjadi ruang lahirnya gagasan yang matang dan kritik yang bermartabat, bukan menghadirkan simbolisasi yang kasar dan provokatif.

“Kampus semestinya melahirkan argumentasi yang matang dan kritik yang bermartabat. Apa yang ditampilkan justru simbolisasi yang kasar, simplistik, dan provokatif. Ini bukan tradisi intelektual, melainkan sensasionalisme yang miskin gagasan,” ujarnya.

Ia juga menilai ilustrasi tersebut mereduksi kompleksitas kebijakan publik menjadi narasi sederhana yang menyesatkan, seolah-olah kebijakan negara hanya ditentukan oleh relasi personal antarindividu.

“Kebijakan publik dalam negara modern lahir dari proses institusional yang panjang, mulai dari kajian teknokratis, pembahasan politik di parlemen, hingga mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi. Mengabaikan proses tersebut dan menggantinya dengan karikatur yang menghina kepala negara bukanlah kritik, melainkan propaganda visual yang menyesatkan,” tegasnya.

Ia menilai kritik yang disampaikan melalui ilustrasi tersebut justru tidak menyentuh substansi kebijakan. Menurutnya, alih-alih menguji efektivitas program atau transparansi anggaran, kritik yang muncul justru dipersonalisasi melalui simbolisasi provokatif.

“Alih-alih menguji efektivitas kebijakan, transparansi anggaran, atau dampaknya terhadap masyarakat, mereka justru memilih jalur provokasi simbolik yang mempersonalisasi kebijakan negara. Cara seperti ini tidak mencerdaskan publik, melainkan hanya menciptakan kegaduhan yang dangkal,” katanya.

Ia juga menyoroti bentuk ilustrasi yang menampilkan wajah Presiden pada tubuh seekor sapi dengan tali kendali di tangan Sekretaris Kabinet. Menurutnya, tindakan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh organisasi mahasiswa yang mengklaim diri sebagai representasi intelektual kampus.

“Ilustrasi itu keji secara moral dan sangat tidak pantas. Lebih ironis lagi, hal tersebut terjadi pada momentum bulan Ramadhan, ketika masyarakat seharusnya menjaga etika, lisan, dan kejernihan hati dalam menyampaikan kritik,” katanya.

IDE Indonesia maupun Garda Keadilan mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan kritik yang tajam namun tetap rasional dan bertanggung jawab, bukan sekadar kegaduhan simbolik tanpa kedalaman analisis. (P-4)