Puan Maharani Pastikan Sosialisasi UU TNI Dilakukan Segera

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Puan Maharani memastikan bakal segera melakukan sosialisasi UU TNI yang baru disahkan kemarin kepada masyarakat bersama pemerintah. Itu bertujuan untuk memberikan penjelasan dan menjernihkan persepsi publik terhadap produk hukum yang baru direvisi itu.

Karenanya, dia berharap semua pihak dapat menahan diri dan menunggu penjelasan dari DPR RI dan pemerintah terkait UU TNI tersebut. Hal itu ia sampaikan seusai menghadiri kegiatan buka puasa bersama keluarga besar partai di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3).

"Saya berharap semua bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR RI dengan pemerintah akan segera menyosialisasikan hal itu, sehingga publik dan masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kemudian kesalahpahaman, Insya Allah secepatnya," ujarnya.

Baca juga : Ramai Protes Menolak RUU TNI Disahkan, Dasco: Bagian dari Dinamika

Puan juga memastikan, baik parlemen maupun pemerintah tak banyak mengutak-atik UU TNI yang sebelumnya berlaku. Sebab, kata dia, hanya tiga pasal yang direvisi dan itu dinilai perlu dilakukan guna menyesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang.

"Jadi saya sebagai Ketua DPR menyampaikan bahwa ada tiga pasal yang kemudian direvisi, yaitu pasal 7, pasal 47, dan pasal 53. Hanya tiga hal tersebut yang direvisi," terangnya.

Hal itu juga ia sampaikan kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kegiatan buka puasa tersebut. Respons keduanya, imbuh Puan, juga terbilang positif setelah mendapatkan penjelasan.

Baca juga : Puan Pastikan yang Dikhawatirkan Masyarakat soal UU TNI tak akan Terwujud

"Beliau berdua menyampaikan hanya 'Oh hanya tiga itu saja" tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi itu fair, yang lain-lain tidak bermasalah, dan saya menyatakan bahwa kita di DPR memang menyampaikan semua hal yang direvisi itu memang sesuai dengan kebutuhannya," jelasnya.

Baik Surya Paloh dan Jokowi, lanjut Puan, juga mendorong agar DPR dan pemerintah segera memberikan penjelasan kepada publik guna mencegah kesalahpahaman lebih jauh.

"Beliau berdua menyampaikan, "Wah kalau memang seperti itu seharusnya bisa segera disosialisasikan agar  masyarakat dan publik biss mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman" itu saja," pungkas Puan. (H-3)