Berita Terbaru Undang-Undang Hari Ini

Demonstrasi UU P3 Salah Alamat

Jika sudah disahkan, lalu unjuk rasa, maka hal itu sudah melenceng dari asas proporsionalitas, karena DPR tidak bisa membatalkan UU yang telah disahkan.

DPR Pertanyakan Penunjukan Perwira TNI Aktif Sebagai Pj Bupati Seram Barat

Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan kebijakan Mendagri yang menunjuk perwira aktif yakni Brigjen Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.

Revisi UU Peraturan Perundang-undangan Memuat 19 Poin Perubahan

Rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani tersebut dihadiri langsung oleh 66 anggota dewan sedangkan 220 anggota lainnya mengikuti rapat secara virtual dan 62 anggota tidak hadir dengan izin.

DPR Prioritaskan Pembahasan Delapan Isu Penting dan Penuntasan RUU

Pada masa persidangan ini, DPR bersama pemerintah dan DPD akan memprioritaskan untuk menuntaskan pembahasan RUU yang saat ini berada dalam pembahasan pembicaraan tingkat I.

Pastikan Implementasi UU TPKS, Kementerian PPPA Siapkan Unit Kerja Khusus hingga Tingkat Daerah

"Sudah ada (unit kerja). Kelembagaan mandat UU TPKS. Untuk di pusat adalah PPT dan di daerah UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruhnya diatur dengan Perpres,"

Puan Minta Penculik yang Cabuli Anak Dijerat dengan UU TPKS

Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual.

Ajak Implementasi UU TPKS, Bukti Puan Serius Lindungi Kaum Perempuan

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera membuat aturan turunan pasca-pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). 

Istana Pastikan Aturan Turunan UU TPKS Segera Disusun

"Proses pembentukan aturan turunan UU TPKS menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti menyusul terbitnya UU TPKS," ujar Jaleswari

Puan Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Turunan UU TPKS

“Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan seksual akan lebih optimal,”

Tidak Berikan Keuntungan Masyarakat, Guru Honorer Minta MK Batalkan UU IKN

Pemohon mendalilkan, secara jangka panjang dapat dipastikan bahwa faktor-faktor yang mendasari perpindahan ibukota negara, tidak jelas.

Autokritik Puan untuk Kinerja Legislasi DPR

“Membuat undang-undang itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa sekedar memasang target jumlah 100 atau 200 UU."

Publik Tunggu Aturan Turunan UU TPKS

Menurut Ketua DPR Puan Maharani, aturan UU TPKS harus sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat akan perlindungan kekerasan seksual yang berpihak terhadap korban.

MK Minta Bukti Tambahan dari DPR Terkait Gugatan uji Formil UU IKN

Menurut para pemohon ada agenda yang tidak bisa diakses dan pemerintah diminta melampirkan bukti tambahan mengenai dalil pemohon bahwa UU itu dibuat dengan jalur cepat.

UU TPKS Bukti Kepedulian Puan Terhadap Perempuan Indonesia

Direktur Eksekutif Institute of Empowerment for Indonesian Women (INDW), Indah Sri Ayu, menyebut sepak terjang Puan terbukti pro pada isu perempuan di DPR.

UU TPKS Manifestasi Perjuangan RA Kartini

Apa yang diperjuangkan gerakan perempuan agar lahirnya UU TPKS, kata Ina adalah bentuk lain dari upaya yang dulu pernah diperjuangkan Kartini untuk kaumnya.

Perlindungan Hukum untuk PRT Hindari Perbudakan Modern

Jumlah PRT di Filipina yang hanya berkisar 2,8 juta dan India 3,8 juta sudah mempunyai regulasi yang mengatur hak-hak pekerja rumah tangga.

Tokoh Perempuan: Puan Maharani Layak Disebut Kartini Masa Kini

Toko perempuan Muhammadiyah, Ulfah Mawardi, memandang Ketua DPR Puan Maharani sebagai Kartini masa kini jika dilihat dari sepak terjangnya dqalam memperjuangkan beragam  isu perempuan.

Apresiasi Pengesahan UU TPKS, Kowani Minta Segera Sosialisasi dan Diimplementasikan 

Saat ini Kowani bisa berbesar hati serta bangga karena hasil perjuangan panjang Kowani dan juga para pegiat perempuan dan semua pihak, kini sudah memiliki legalitas . 

Cerdas Menjalani Puasa dan Bijak Menyambut Lebaran

Momentum Ramadhan ini sangat tepat sekali untuk memulai pengurangan limbah makanan.

Puan Diharapkan Tuntaskan Legislasi Berperspektif Gender

Ketua DPR Puan Maharani diharapkan untuk menuntaskan sejumlah program legislasi berperspektif gender semakin besar setelah keberhasilan menggolkan UU TPKS.

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia