Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TOKOH perempuan Muhammadiyah, Ulfah Mawardi, memandang Ketua DPR Puan Maharani sebagai Kartini masa kini. Ini dilihat dari sepak terjangnya karena memperjuangkan beragam isu perempuan.
Ulfah menyebut posisi Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI sangat lekat dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Kartini. Dia mendorong isu kesetaraan dalam hak pendidikan dan mendorong perempuan untuk percaya diri dalam berkarir.
Di bawah kepemimpinan Puan Maharani, wajah parlemen, kata dia, juga tak hanya terlihat tajam dalam fungsi monitoring seperti terkait kelangkaan minyak goreng serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga responsif dalam isu-isu keadilan gender.
"Sosok Ibu Puan dalam kepemimpinannya di DPR dan sebagai tokoh politik, telah menjadi inspirasi bagi siapa pun. Dia menginspirasi bahwa bangsa Indonesia ini membuka lebar kesempatan perempuan untuk berkarya. Inilah substansi dari perjuangan Kartini di masa kini," ujar Ulfah, Rabu (20/4).
Nilai perjuangan-perjuangan Kartini, kata Ulfah, sekarang melekat pada Ibu Puan Maharani, yang berkat posisinya telah simbol perlawanan atas praktik-praktik diskriminasi.
Sekjen Pimpinan Pusat Nasyiah Aisyiyah (Putri Muhammadiyah) 2012-2016 ini menjelaskan, adanya asumsi bahwa perempuan ujungnya jadi ibu rumah tangga saja kini semakin ternegasikan.
Baca juga: Apresiasi Pengesahan UU TPKS, Kowani Minta Segera Sosialisasi dan Diimplementasikan
Kepemimpinan Puan, kata Ulfah, menjadi bukti bahwa apabila perempuan diberikan kesempatan untuk mengakses berbagai sumber daya yang ada dan diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka akan memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pembangunan.
Karena itu, dalam momentum menyambut peringatan Hari Kartini pada 21 April 2022, Ulfah mengimbau kepada perempuan Indonesia untuk tidak ragu dalam mengejar mimpi dan cita-citanya.
Hakikatnya, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengejar mimpi dan cita-citanya, baik dalam konteks mengenyam pendidikan tinggi, berkarir, maupun memperoleh kesempatan di ruang politik serta jabatan publik," ujar Ulfah.
Ulfah mengingatkan kepada perempuan Indonesia bahwa spirit Kartini pada masa kini terimplementasikan dalam diri mereka yang memiliki semangat juang tinggi, kepercayaan diri, dan yakin terhadap kemampuan yang dimiliki.
Semangat itulah yang menjadikan perempuan memiliki keinginan untuk memerdekakan dirinya dan memiliki prinsip hidup yang kuat. (RO/OL-09)
Ketua DPR RI Puan Maharani sampaikan duka mendalam atas wafatnya Try Sutrisno. Ia mengenang Wapres Ke-6 RI tersebut sebagai sosok hangat dan bersahaja.
KETUA DPR RI Puan Maharani memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza, atau forum Board of Peace.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Board of Peace (BOP) yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved