Berita Terbaru Undang-Undang Hari Ini

Sahkan RUU TPKS, Puan Dinilai Sebagai Pahlawan Perempuan Indonesia

RUU TPKS resmi disahkan menjadi UU TPKS oleh DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani, Selasa (12/4). Atas tindakannya, Puan dianggap sebagai pahlawan perempuan Indonesia.

Seorang Supir Angkot Menggugat UU IKN ke MK

Mulak juga menyinggung soal penentuan lokasi IKN yang seharusnya didasarkan pada pengujian akademik serta bisa mengakomodir kepentingan semua masyarakat.

Finalis Puteri Indonesia 2022 Maureethania Apresiasi Pengesahan RUU TPKS

Implementasi UU TPKS diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual serta memberikan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. 

Puan Sahkan RUU TPKS, Kado Terindah Sambut Hari Kartini

Pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS adalah angin segar dalam perlindungan bagi kaum perempuan karena mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Setelah UU TPKS Disahkan, KSP Dorong Percepatan Pengesahan RUU PPRT

RUU tersebut sangat diharapkan untuk mengisi kekosongan hukum perlindungan pekerja rumah tangga, dan memberikan rasa aman kepada PRT dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan.

Puan Dinilai Layani Kepentingan Perempuan Soal UU TPKS

rektur Eksekutif Institute of Empowerment for Indonesian Women (INDW) , Indah Sri Ayu, menyatakan respek pada sikap Puan yang mengsahkan RUU TPKS.

RUU TPKS Disahkan, Pekerjaan Rumah Belum Usai

Tindak pidana perkosaan tidak diatur dalam RUU TPKS. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan Pemerintah agar bisa memasukan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP..

Puan Dorong Pemerintah Cepat Membuat Aturan Turunan UU TPKS

Ketua DPR Puan Maharani meminta agar UU tersebut segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif. 

Pemahaman Penegak Hukum dan Masyarakat Tentukan Efektivitas UU TPKS

Bila angka kasus kekerasan seksual terus turun, ujar Rerie, kita sebagai bangsa bisa berharap masa depan generasi penerus kita di masa datang akan lebih baik dari hari ini.

Puan Berharap UU TPKS Dapat Selesaikan Kasus-kasus Kekerasan Seksual

Di hadapan para Anggota Dewan, perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil yang hadir, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan persetujuan seluruh Anggota Dewan terhadap RUU TPKS menjadi UU.

MK Gelar Sidang Uji Materiil UU Perkawinan Beda Agama

Padahal, lanjut Dixon, Ketua MK Anwar Usman pernah menyatakan bahwa pernikahan ialah hak asasi dan jodoh merupakan perintah dari Allah SWT.

Penggugat UU IKN Minta MK Keluarkan Putusan Sela

Permohonan putusan sela itu untuk memerintahkan pada pemerintah menunda pelaksanaan UU IKN yang sedang diuji formil di MK.

Sudah Saatnya Memiliki UU Perubahan Iklim

HAMPIR semua orang kini bicara tentang krisis iklim, tetapi lupa menyampaikan ciri utama perubahan iklim itu sendiri.

KSP: UU Jadi Acuan Pembangunan IKN Terus Jalan

Wandy menegaskan setelah UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan, pembangunan IKN merupakan amanat yang harus dijalankan baik era pemerintahan presiden Jokowi maupun selanjutnya

Parfi Minta UU Perfilman tidak di Bawah Satu Kementerian

Film memiliki aspek budaya, pariwisata, ekonomi kreatif dan perdagangan.

Pengesahan Flight Information Region Wajib dengan UU!

Transparansi atas perjanjian FIR 2022 perlu dilakukan untuk memastikan apa yang diklaim pemerintah bahwa pengelolaan FIR telah diambil alih oleh Indonesia dari Singapura berdasar.

Segera Realisasikan UU PPRT, Perlindungan Hak PRT Mendesak Dilakukan  

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, perlindungan terhadap ART Indonesia di luar negeri dapat diupayakan lebih baik lagi dengan segera merealisasikan hadirnya UU PPRT

Anggota DPR Endang Maria: UU Pesantren Bentuk Rekognisi Negara

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan bentuk rekognisi (pengakuan) negara atas lembaga pendidikan pesantren.

Masyarakat Telematika Desak Pembentukan UU Konvergensi Telematika

UU Telekomunikasi No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan turunannya sudah tidak lagi cukup mengakomodasikan perkembangan teknologi dan layanan.

DPR Setujui 8 UU, Puan Maharani: Pandemi tidak Boleh Jadi Alasan tidak Produktif

Puan menegaskan, DPR RI concern terhadap penataan sistem hukum Indonesia.

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia